JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyerukan penguatan kemandirian bangsa melalui pemberdayaan masyarakat, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, serta pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa menguasai teknologi, mengembangkan inovasi, dan menentukan arah pembangunannya sendiri.
Pesan tersebut disampaikan Pontjo dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Aliansi Kebangsaan di Auditorium Perpustakaan Nasional, Rabu (28/10/2026).
Dalam pidatonya, Pontjo menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan secara formal. Kemerdekaan juga menuntut kemampuan masyarakat dan negara untuk membangun pengetahuan, mengembangkan teknologi, serta menghasilkan solusi atas persoalan bangsa.
“ Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan secara formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa untuk berpikir mandiri, menciptakan inovasi, mengembangkan teknologi, dan menentukan arah masa depannya sendiri,” ujar Pontjo.
Ia menyoroti demokrasi Indonesia yang menurutnya masih menghadapi tantangan dalam menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Masyarakat, kata dia, tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan atau kepentingan elite, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik.
Pontjo juga mengingatkan bahwa perbedaan di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu apabila tidak diimbangi kesadaran kebangsaan yang kuat. Karena itu, persatuan Indonesia perlu ditopang oleh pemahaman sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai bersama yang tumbuh di tengah masyarakat.
Menurutnya, persatuan yang dibangun melalui kesadaran kolektif akan memperkuat kehidupan kebangsaan, bukan sekadar mengandalkan pendekatan kekuasaan.
Ketergantungan Ekonomi Jadi Tantangan
Selain demokrasi, Pontjo menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor ekstraktif yang mengandalkan pengambilan sumber daya alam. Ia menilai, pola pembangunan tersebut perlu diubah agar kekayaan alam tidak hanya menjadi komoditas untuk diperdagangkan, tetapi juga menjadi modal bagi pengembangan industri dan penguasaan teknologi nasional.
Ketergantungan pada pasar, modal, teknologi, dan tenaga ahli dari luar negeri dapat membatasi kemampuan Indonesia membangun perekonomian yang mandiri. Pada saat yang sama, manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam belum tentu terdistribusi secara merata, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah penghasil.
Pontjo menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Transformasi tersebut, menurutnya, penting untuk mengurangi ketergantungan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Pengelolaan kekayaan alam juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah produksi.
Ia mengingatkan, kemerdekaan akan sulit diwujudkan secara substantif apabila bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola potensi sendiri.
Pontjo selanjutnya menekankan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat perlu menjadi bagian utama dari strategi pembangunan, termasuk melalui pendidikan, organisasi sosial, komunitas warga, dan gerakan masyarakat sipil.
Pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up dinilai dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil inisiatif, mengembangkan kemampuan bersama, dan terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Pemerintah tetap memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan kelembagaan. Namun, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada partisipasi masyarakat, kemampuan berkolaborasi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Ia menekankan bahwa manusia Indonesia harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan semata-mata penerima manfaat. Karena itu, pembangunan perlu mencakup pengembangan kemampuan berpikir, pembentukan karakter dan moral, penguatan hubungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan.
Dorong Kebangkitan Nasional Kedua
Dalam momentum HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan, Pontjo juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, mengambil bagian dalam membangun kemandirian Indonesia.
Ia mendorong semangat kebangkitan nasional kedua yang berorientasi pada pengurangan berbagai bentuk ketergantungan dan peningkatan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan zaman.
Menurut Pontjo, gerakan tersebut harus bertumpu pada kesadaran moral, pemikiran kritis, dan komitmen untuk membangun masa depan Indonesia. Perjuangan kebangsaan tidak cukup berhenti pada slogan persatuan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, penguatan lembaga sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan kebangsaan, Pontjo menyampaikan rencana pendirian Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia. Program tersebut dirancang menjadi ruang pembelajaran bagi calon pemimpin muda dari berbagai daerah untuk berdiskusi, mengembangkan pemikiran, dan membangun komitmen terhadap masa depan bangsa.
Melalui program tersebut, para peserta akan didorong memperluas pemahaman mengenai sejarah Indonesia, tantangan pembangunan, serta peran generasi muda dalam kehidupan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan juga diarahkan untuk membentuk calon pemimpin yang memiliki integritas moral, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berpikir kritis. (Boy)