Aparat dan Pemda Diminta Tindak Tegas Serikat Buruh yang Lakukan Sweeping

0

JAKARTA (Suara Karya): Tim Kesehatan Relawan (TKR) Jokowi Ma’ruf, meinta  jajaran pejabat daerah, pejabat pusat dan kepolisian agar dapat lebih tegas kepada serikat buruh yang melakukan aksi sweeping kepada rekannya. Perbuatan tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip aksi massa demo buruh, dimana partisipan aksi buruh dilakukan secara sukarela, damai dan tidak melakukan kekerasan.

“Apalagi dalam UU ketenagakerjaan menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa adalah langkah ketika terjadi ketidaksepakatan dalam perundingan,” kata Ketua TKR Yulianto Widirahardjo di Jakarta, Sabtu, (27/11/2021).

Selain itu, dia juga meminta kepada aparatur keamanan untuk melindungi pabrik dan buruh yg sedang bekerja dari intimidasi anggota serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa.

Menurut Yulianto, pengumpulan massa buruh dengan cara sweeping ke pabrik pabrik yang sedang beroperasional hingga terjadi perusakan pabrik dan kekerasan adalah  perbuatan melanggar hukum. Perbuatan tersebut juga merupakan praktek teror baik kepada buruh yang sedang bekerja maupun kepada pengusaha pemberi kerja.

“Jadi, rencana aksi demo dan mogok nasional pada 6-8 Desember 2021 pada dasarnya merupakan aksi demo illegal,” katanya.

Sementara itu Ahli Pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad membenarkan, bahwa pengumpulan massa aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan cara pemaksaan melalui sweeping merupakan tindakan melawan hukum.

“Aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan kekerasan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian jika ada perbuatan memasuki wilayah pabrik atau perkantoran tanpa izin, dan merusak barang milik orang lain itu juga termasuk perbuatan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para buruh berencana menggelar aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Desember 2021. Diperkirakan akan ada 2 juta buruh yang akan ikut dalam aksi mogok kerja nasional itu dan mereka berasal dari 100 ribu pabrik. Adapun cara dalam mengumpulkan massa buruh adalah dengan cara “dijemput paksa” melalui sweeping. (Bobby MZ)