JAKARTA (Suara Karya): Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo.
Bahkan, dia mengatakan, hampir seluruh lembaga survei, semua merilis tingkat kepuasan publik itu berada di atas 60-70 persen, khususnya di bidang politik.
“Menurut saya hampir seluruh lembaga survei, semua merilis tingkat kepuasan publik itu berada di atas 60-70 persen. Di bidang politik selalu menempatkan posisi atas, meskipun dalam bidang ekonomi, survei menempatkan tingkat kepuasannya masih minim,” ujar Bambang, saat berbicara dalam diskusi pembahasan hasil Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita?, di Jakarta, Selasa (22/5).
Dia menilai, dalam bidang politik dan ideologi, stabilitas pemerintahan terjaga dengan baik. Sebab, pemerintah mendapatkan dukungan kuat di parlemen untuk memuluskan kinerja pemerintahan.
“Hal ini berbeda dengan masa-masa awal yang sempat terbelah karena luka Pilpres 2014, waktu itu ada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih,” katanya.
Selain itu keberadaan Undang-undang tentang Pemilu juga mampu memperkuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, Bambang mengatakan, pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menangkal berbagai ancaman terhadap Pancasila.
“Di bidang ideologi, antisipasi atas ancaman ideologi Pancasila direspon oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan keberadaan BPIP,” kata dia.
Pemerintah, kata dia, juga telah merangkul berbagai umat beragama untuk mempersempit celah konflik akibat permainan isu suku, agama, ras dan antargolongan.
Perhatian Khusus Bambang juga mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada permainan politik identitas. Ia khawatir politik identitas akan menimbulkan potensi konflik jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga mengapresiasi capaian positif di bidang ekonomi. Menurut dia, selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, agenda pembangunan nasional telah menunjukkan perbaikan.
“Seperti pembangunan infrastruktur, kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, pengangguran menurun,” kata dia.
Pemerintah juga memiliki program yang baik dalam menuntaskan kesenjangan, seperti bantuan pangan non tunai, sertifikat lahan gratis, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan program lainnya.
“Walaupun ekonomi global juga belum pulih dari krisis, tapi pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh stabil,” katanya. (Gan)
=======