JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan, ada 71 petugas meninggal dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang meninggal dunia. Sedangkan petugas yang saat tercatat ada 4.567 orang.
“Kami turut belasungkawa atas meninggalnya 71 petugas selama Pemilu 2024. Dibanding Pemilu 2019, jumlahnya memang lebih kecil. Tetapi nyawa adalah nyawa, satu orang meninggal pun seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Hasyim Asy’ari di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/24).
Hadir kesempatan itu Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; Dirut BPJS Kesehatan; Ali Ghufron Mukti; dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JH Malonda.
Hasyim menjelaskan, rincian 71 orang yang meninggal terdiri dari satu anggota PPK di tingkat kecamatan, empat anggota PPS di tingkat desa/kelurahan. Lalu, 42 anggota KPPS di tingkat TPS, dan 24 linmas.
“Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang,” tuturnya.
Sementara itu, ada 4.567 petugas Pemilu 2024 yang sakit. mereka yang sakit, yaitu 136 orang di tingkat kecamatan atau PPK, 696 orang di tingkat PPS desa/kelurahan.
“Anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Untuk linmas yang sakit ada 364 orang,” ucapnya.
Hasyim menyebut ada tiga faktor penyebab kematian petugas pelaksana Pemilu 2024, karena beban pekerjaan yang dinilai terlalu berat. Perhitungan surat suara harus selesai dalam satu hari. Dan tambahan 12 jam, jika perhitungan belum selesai.
“Selain itu, korban meninggal memiliki penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi dan diabetes dan berusia diatas 50 tahun,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Hasyim Asy’ari, belajar dari pengalaman 0emilu 2019 yang memakan korban hingga 722 orang, KPU menetapkan syarat untuk menjadi petugas dalam Pemilu 2024.
Disebutkan, syarat itu antara lain usia tidak boleh diatas 50 tahun, dan tidak memiliki penyakit penyerta dari hasil screening kesehatan oleh BPJS Kesehatan. “Meski sudah dilakukan screening kesehatan, kasus petugas meninggal selama Pemilu 2024 masih tinggi, yaitu 71 orang,” tuturnya.
Hasyim Asy’ari berharap Pemerintah Daerah ikut memberi kemudahan dan santuan kepada keluarga petugas yang ditinggalkan. Karena mereka meninggal saat menjalankan tugasnya.
Ia mengakui beban berat penyelenggara pemilu badan ad hoc terutama pada peak season pada masa pencoblosan 14 Februari dan perhitungan suara pukul 24.00. Dan kelanjutan perhitungan suara hingga 15 Februari pukul 12 siang.
“Perhitungan suara harus dilakukan segera tanpa jeda, agar tidak terjadi moral hazard. Meski demikian, petugas boleh tidur sejenak jika dirasakan lelah, bergantian dengan petugas lain. Apalagi pada 14 Februari, petugas sudah bekerja sejak jam 6 pagi,” katanya.
Dari segi honor, Hasyim Asy’ari menjelaskan ada kenaikan dari pelaksanaan Pemilu 2019 dari sebelumnya Rp550 ribu menjadi Rp1,2 juta untuk ketua dan anggota Rp1,1 juta.
“Meski naik 2 kali lipat, honor tersebut menjadi tak berarti jika tarohannya nyawa,” kata Hasyim menandaskan.
Pernyataan belasungkawa juga disampaikan seluruh narasumber yang hadir. Menkes berharap pelaksanaan Pemilu 5 tahun mendatang lebih baik lagi, dengan mencari solusi baru. Karena korban nyawa seharusnya tidak terjadi, jika masalahnya bisa diatasi.
“Semoga kedepan tidak ada lagi korban meninggal akibat pelaksanaan Pemilu,” kata Menkes menandaskan. (Tri Wahyuni)