JAKARTA (Suara Karya): Pendekatan budaya dan kebiasaan lokal di masing-masing daerah dinilai menjadi kunci sukses pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Demikian dikatakan Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gajah Mada (UGM), Andreasta Meliala, dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ‘Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!’, di Jakarta, Senin (4/11/24).
Menurutnya, pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat sangatlah penting dalam merancang dan melaksanakan program tersebut.
“Kami lihat basisnya adalah bukti. Bukti itu sudah dihasilkan dan dipraktikkan, dan dampaknya pun sudah terlihat,” ucap Andreasta.
Ditegaskan, makanan bergizi terbukti secara ilmiah dapat membantu mengatasi masalah kesehatan, termasuk obesitas dan kurang gizi, yang saat ini menjadi tantangan serius di Indonesia.
“Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis yang dikembangkan pemerintah, diharapkan dapat menyasar dua isu penting tersebut secara bersamaan,” ujarnya.
Ditambahkan Andreasta, penyesuaian budaya dalam program gizi gratis tidak dapat diabaikan. Pendekatan itu harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi makanan sehari-hari masyarakat setempat.
Ia mencontohkan, masyarakat di daerah pantai, yang terbiasa dengan konsumsi ikan. Sementara masyarakat di pegunungan, pola makan pun berbeda. “Untuk itu, kita harus buat matriks yang jelas,” tuturnya.
Agar program berjalan efektif, Andreasta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder. Hal itu bertujuan agar saat program dilaksanakan, ada skema yang tepat.
“Lewat skema itu ditetapkan satu model yang bisa diterapkan di berbagai lokasi,” kata Andreasta.
Selain itu, harus dibedah kondisi sosial budaya masyarakat dan kapasitas sumber daya lokalnya untuk menyuplai bahan makanan sampai dengan kesiapan dapur.
Andreasta menjelaskan, penelitian dan kajian dari akademisi sangat diperlukan untuk memastikan program makanan gizi gratis benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, lanjut Andreasta, kementerian terkait harus memberi mandat kepada peneliti untuk melakukan kajian di area-area spesifik.
Ia mencontohkan kajian model A sangat cocok untuk diterapkan di lokasi tertentu.
Andreasta juga menekankan, keberadaan fasilitas kesehatan dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung kelancaran program.
“Instansi seperti TNI dan Polri memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi,” katanya.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan kolaborasi antar lembaga, maka program makanan gizi gratis dapat dijalankan secara efektif.
Andreasta optimis,dengan strategi yang tepat, program itu tidak hanya membantu meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlangsungan budaya lokal dalam konsumsi makanan sehat.
Secara keseluruhan, adaptasi program makanan gizi gratis dengan budaya daerah masing-masing menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang lebih besar.
“Lewat pendekatan yang tepat, program itu berpotensi memberi dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” kata Andreasta menandaskan. (Tri Wahyuni)