JAKARTA (Suara Karya): Pendidikan vokasi sebagai pendidikan yang adaptif dan inklusif seharusnya memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berdasar pada potensi daerah.
Hal itu diperkuat hasil riset pada Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang diselenggarakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Pelaksanaan program yang didanai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu berhasil memetakan secara konprehensif potensi daerah di 27 provinsi, baik dari sisi tenaga kerja maupun kebutuhan inovasi yang menunjang pembangunan ekonomi daerah.
Berdasarkan perencanaan inovasi, hampir semua daerah membutuhkan pengembangan untuk promosi varietas lokal, smart precision agriculture and aquaculture, dan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan.
“Indonesia memiliki kebutuhan untuk meraih kemandirian pangan. Sektor agro dan maritim sebagai penopang utama, menjadi prioritas utama pembangunan hampir di setiap daerah,” kata Tim Pakar Direktorat Mitras DUDI, Alan F Koropitan dalam acara diskusi terpumpun pendidikan vokasi di Jakarta, Senin (7/10/24).
Alan menyebut, setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri berdasarkan potensi daerah. Namun, pertanian dalam arti luas menjadi sektor utama yang paling berpotensi untuk menyokong sektor-sektor lainnya.
Ia juga menjelaskan, teknologi tepat guna penting untuk UMKM agar bisa naik kelas. UMKM yang butuh teknologi tepat guna adalah yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
Pengembangan inovasi berbasis daerah sendiri membutuhkan dukungan berupa kebijakan serta sinergi dari setiap stakeholder, yaitu pemerintah pusat yang melakukan intervensi melalui program-program, pemerintah daerah yang membangun daerah, serta industri yang menjadi penggerak ekonomi.
“Hasil mapping dalam Program Ekosistem Kemitraan ini akan menentukan treatment untuk mendorong suatu daerah ke level kemandirian kemitraan,” ucap Alan.
Hal senada disampaikan Direktur Mitras DUDI Kemdikbudristek, Adi Nuryanto. Katanya, setelah Program Ekosistem Kemitraan, kini konsorsium perguruan tinggi vokasi mulai aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
“Program akan berlanjut ke tahun kedua dan ketiga untuk pembangunan jejaring antar satuan pendidikan vokasi, melalui implementasi rencana inovasi yang sesuai dengan ‘policy paper’ di tahun pertama,” ucap Adi.
Berkat kinerja program tahun pertama, Kemdikbudristek berhasil mendapat persetujuan penambahan anggaran dari LPDP untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga.
Jumlah tambahan anggaran mencapai Rp35 miliar, dengan alokasi tambahan di tahun kedua Rp20 miliar dan tahun ketiga Rp15 miliar. Bila dijumlahkan dengan anggaran eksisting sebesar Rp40 miliar, maka total anggaran yang tersedia sebesar Rp75 miliar.
“Program ini menjadi peluang bagi industri untuk berkolaborasi dengan satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” kata Adi.
Untuk pemerintah daerah, lanjut Adi, perlu dipastikan inovasi yang diusulkan harus sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi dalam sambutannya menekankan, kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha akan menciptakan sinergi yang efektif dalam menjawab masalah pendidikan vokasi.
Hal yang perlu dijaga adalah memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Harapannya, pembicaraan tentang pendidikan vokasi tak lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah,” ucap Saryadi.
Bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, ia juga berharap, pembicaraan soal pendidikan vokasi juga menyangkut pembangunan ekonomi daerah. (Tri Wahyuni)