JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyebut tipologi kepemimpinan presiden terpilih 2024 akan sangat berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan dan negara, aspek kehidupan bangsa dan negara.
Oleh karenanya, Pontjo menyarankan masyarakat mencari alternatif pemimpin Indonesia yang sesuai untuk masa depan bangsa.
“Kedepan, kondisi dan situasi serta tantangan masa depan bangsa pasti berbeda dengan saat ini. Oleh karenanya, masyarakat harus pilih pemimpin yang jelas, ” kata Pontjo saat Diskusi Kebangsaan dengan tema ‘Mencari Model Kepemimpinan Masa Depan’ yang digelar secara daring, Jumat (28/7/2023).
Menurutnya, karakteristik kepemimpinan itu dapat dilihat dari sisi personality dalam arti luas, orientasi ”ideologis”, kecakapan tata kelola kenegaraan serta kecakapan manajerial. Selain itu juga perlu dilihat dalam konteks sosial, budaya, ekonomi serta konteks politik di mana para pemimpin tersebut berada.
“Secara teoritis dan berdasarkan pengalaman empiris di berbagai negara, tersedia banyak tipologi kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai referensi pembanding untuk mengkaji dan mencari bagaimana model atau corak kepemimpinan bangsa dan negara yang cocok untuk Indonesia pada masa mendatang,” kata Pontjo.
Mengutip tulisan Herbert Feith, ilmuwan politik dari Australia dalam bukunya “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyebutkan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga pertengahan tahun 1950-an, ada dua tipe kepemimpinan yakni tipe solidarity maker, dan tipe administrator. Tipe solidarity maker mempunyai kemampuan menggalang massa, memainkan simbol-simbol identitas untuk menggalang solidaritas. Tipe kepemimpinan ini terwakili dalam diri Presiden Soekarno dan para politisi pemimpin partai.
Sedang tipe administrator terwakili dalam diri Mohammad Hatta dan para ekonom-teknokrat, yang memiliki kecakapan teknis dan administratif yang diperlukan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
“Dua tipe kepemimpinan ini mungkin hanya relevan untuk periode 1945 hingga akhir tahun 1950-an, hingga mungkin juga sudah tidak relevan untuk konteks masa kini maupun untuk masa depan,” ujarnya.
Namun tipologi atau karakteristik kepemimpinan era orde lama ini berubah total pada masa kekuasaan Orde Baru, 1966-1998. Selama 30 tahun Orde Baru, kecuali Soeharto, yang dominan adalah tipe kepemimpinan teknokratis, yang dalam batas tertentu sesuai dengan kategori Feith tentang “administrator”. Berbeda dengan corak pemimpin era sebelumnya yang didominasi para politisi- cendekiawan, maka pada Orde Baru pemimpin bukan politikus melainkan para ekonom teknokrat dan professional.
Pasca Orde Baru yang ditandai sebagai era reformasi, jelas Pontjo, muncul tipologi kepemimpinan nasional model baru yang sering dinamakan bercorak transaksional dan transformasional. Partai politik kembali menjadi sumber kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.
Pontjo mengingatkan mencari pemimpin yang tepat untuk masa depan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh bangsa ini. Sejumlah negara maju bahkan sudah melembagakan antisipasi mereka terhadap masa depan. Pelembagaan antisipasi terhadap masa depan dilakukan mengingat demikian pesatnya percepatan perubahan saat ini, sebagaimana bisa dilihat dalam berbagai “shifting” yang terjadi. (Boy)