JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kemdikdasmen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/6/25).
Pertemuan itu bagian dari memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang adaptif dan kontekstual, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur KDM sudah hadir di Kementerian untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah,” kata Abdul Mu’ti.
Pertemuan tersebut membahas sinergisitas program revitalisasi sarana dan prasana (sarpras) satuan pendidikan, serta koordinasi alternatif penyelesaian masalah pendidikan, seperti angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat.
Harapannya, inisiatif itu akan mengakselerasi terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyoroti pentingnya sinergi pusat dan daerah.
Koordinasi kepala daerah dengan kementerian teknis sangat diperlukan, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
“Ini satu pendekatan yang baik dari Gubernur Jabar untuk berkoordinasi kementerian teknis di bidang pendidikan. Pertama, terkait fasilitas pendidikan di Jawa Barat yang masih perlu revitalisasi. Kedua, soal angka putus sekolah,” tuturnya.
Sinergisitas dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Kerja sama yang harmonis antara kedua belah pihak, memastikan kebijakan tak hanya menjadi strategi di tingkat pusat, tetapi didorong secara efektif penerapannya sesuai konteks dan kebutuhan di daerah.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi besar di Indonesia, sehingga memiliki peran strategis dalam pencapaian target nasional peningkatan mutu pendidikan.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat akan berdampak terhadap capaian nasional, mengingat besarnya jumlah peserta didik, guru, dan satuan pendidikan di wilayah itu.
Ainergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya memperkuat sistem pendidikan di Jawa Barat, tetapi juga secara nasional.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki keinginan agar anak-anak di Jawa Barat melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Hal itu menjadi bagian dasar dalam membangun paradigma kemajuan di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.
“Tidak mungkin sebuah daerah mengalami pertumbuhan industri, mengalami pertumbuhan kepariwisataan, mengalami pertumbuhan ekonomi kalau masyarakatnya tidak bersekolah dengan baik,” kata pria yang akrab dipanggil KDM tersebut. (Tri Wahyuni)