JAKARTA (Suara Karya): Perubahan iklim dan keterbatasan pendanaan menjadi tantangan serius bagi pengembangan anak usia dini di kawasan Asia-Pasifik.
Untuk itu, 16 negara di Asia-Pasifik siap menyatukan langkah untuk memperkuat sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (PAUD), agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Upaya tersebut mengemuka dalam ‘2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development’ yang berlangsung di Jakarta pada 20-22 Oktober 2026.
Forum diselenggarakan oleh Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tanoto Foundation, SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP), serta Koalisi Nasional PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI).
Hadir sekitar 150 perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pakar pengembangan anak usia dini, peneliti, praktisi, mitra pembangunan, dan organisasi filantropi.
Mengusung tema ‘From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific’, kegiatan tersebut mempertemukan Indonesia dan 15 negara lainnya, yaitu Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, India, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
Dua agenda utama menjadi fokus pembahasan, yaitu membangun sistem pengembangan anak usia dini yang responsif terhadap perubahan iklim serta memastikan tersedianya pendanaan yang memadai, adil, dan berkelanjutan.
Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pengasuhan dan pendidikan berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Ir Suharti, MA, PhD dalam sambutan pembukanya mengatakan, pemerintah Indonesia tengah berupaya membangun koalisi yang kuat untuk mendukung pemenuhan hak dan kebutuhan anak.
Salah satu inisiatif kebijakan yang sedang dikembangkan adalah penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), sejalan dengan prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun.
“Program prioritas kementerian juga mencakup revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai, serta perluasan Program Indonesia Pintar (PIP), agar menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah,” ujar Suharti.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ARNEC, Evelyn Santiago menegaskan, kawasan Asia-Pasifik sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut menuntut perhatian lebih besar karena anak usia dini membutuhkan perlindungan dan layanan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka.
“Negara-negara di kawasan ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam Climate Risk Index. Karena itu, ARNEC sejak 2019 menyuarakan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap anak usia dini. Dan Regional Learning Forum ini merupakan bagian dari advokasi jangka panjang tersebut,” ucap Evelyn.
Menurut dia, forum regional ini menjadi kesempatan untuk mengubah pengetahuan dan pengalaman menjadi langkah nyata melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.
Dengan mempertemukan pemerintah, peneliti, mitra pembangunan, lembaga filantropi, guru, serta praktisi pengembangan anak usia dini, ARNEC berharap terbentuk aksi kolektif untuk membangun sistem PAUD yang tangguh, responsif terhadap iklim, dan ditopang pendanaan berkelanjutan.
Selama tiga hari, forum membahas berbagai strategi penguatan sistem pengembangan anak usia dini. Hari pertama fokus pada pengembangan PAUD yang responsif terhadap iklim dan upaya melindungi anak dari berbagai risiko terkait perubahan iklim, termasuk penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hari kedua, pembahasan diarahkan pada pendanaan berkelanjutan, khususnya strategi mempertahankan dan memperkuat investasi bagi anak usia dini. Para peserta juga bertukar pengalaman tentang cara pemerintah memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Adapun hari ketiga mengangkat masa depan pendidikan anak usia dini melalui diskusi mengenai kecerdasan buatan (AI), teknologi digital, serta pentingnya memberi ruang bagi suara dan perspektif anak.
Kolaborasi Berkelanjutan
Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry menilai, investasi pada anak usia dini butuh kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut dia, lembaga filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah melalui dukungan terhadap penyediaan bukti, inovasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Dengan demikian, pendekatan yang telah terbukti efektif dapat diterjemahkan menjadi perbaikan layanan yang berkelanjutan.
“Filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah dengan mendukung penyediaan bukti, inovasi, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menerjemahkan pendekatan yang terbukti efektif menjadi perbaikan yang berkelanjutan,” kata Eddy.
Sementara itu, Widyaprada Ahli Utama, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Ir Harris Iskandar, PhD menyoroti pentingnya pendanaan yang berkelanjutan dan tanggung jawab bersama untuk memperluas akses terhadap layanan PAUD berkualitas.
“Pendanaan untuk pendidikan anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran, tetapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara,” kata Harris.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur SEAMEO CECCEP, Prof Vina Adriany, PhD memaparkan sejumlah prioritas untuk memperkuat sistem pengasuhan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara.
Prioritas tersebut menjadi bagian dari kontribusi lembaganya dalam mendorong implementasi ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE) melalui penelitian dan pengembangan, penguatan kapasitas, serta kemitraan regional.
Vina menekankan, penguatan sistem PAUD tidak cukup hanya dengan meningkatkan kualitas layanan. Tantangan struktural yang memengaruhi keberlanjutan pembiayaan dan pemerataan akses juga perlu diselesaikan.
“Pendanaan harus didukung kerangka hukum yang kuat, menjangkau anak-anak dan masyarakat secara merata, serta tidak bergantung pada dukungan donor jangka pendek,” tegasnya.
Menurut Vina, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan anak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga anak dapat memahami tantangan lingkungan dan upaya pencegahannya.
Koordinator Koalisi Nasional PAUD-HI, Dr Irma Yuliantina menilai, peningkatan risiko terkait iklim membuat keberadaan sistem PAUD yang tangguh dan didukung pendanaan memadai semakin mendesak.
“Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan layanan esensial bagi anak usia dini tetap berjalan sebelum, selama, dan setelah krisis,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Irma, investasi PAUD tak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, tetapi juga kemampuan sistem layanan dalam memberikan perlindungan, saat terjadi bencana atau gangguan akibat perubahan iklim.
“Penguatan investasi di bidang PAUD sangat penting, tak hanya bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, tetapi juga untuk membangun sistem yang mampu melindungi anak usia dini dengan lebih baik di tengah perubahan iklim,” ungkap Irma.
Selain membahas kebijakan dan pendanaan, forum tersebut mengangkat kampanye global Act for Early Years, yang menyerukan akses terhadap layanan pengembangan anak usia dini, pengasuhan, dan pendidikan prasekolah berkualitas bagi seluruh anak perempuan dan laki-laki.
Lewat kampanye itu, peserta didorong menandatangani Minifesto, sebuah seruan untuk meningkatkan perhatian dan investasi dalam pengembangan anak usia dini.
Dalam kesempatan yang sama, ARNEC meluncurkan strategi baru untuk periode 2026-2030. Strategi yang disusun melalui konsultasi dengan mitra di tingkat global, regional, dan nasional itu akan menjadi panduan bagi ARNEC dalam memperkuat kerja sama dengan komunitas pengembangan anak usia dini di kawasan Asia-Pasifik.
Evelyn menambahkan, negara-negara di kawasan perlu memperkuat kolaborasi dan tidak terus mengandalkan pendekatan yang sama dalam menghadapi tantangan pengembangan anak usia dini.
Melalui pembelajaran bersama, dialog, dan kemitraan, ARNEC bersama para mitra berharap dapat mendorong aksi nyata yang terkoordinasi sehingga semakin banyak anak usia dini di Asia-Pasifik memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. (Tri Wahyuni)