JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengirim 22 dokter spesialis kardiologi intervensi dan 5 dokter spesialis neurologi intervensi untuk belajar ke China dan Jepang.
Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target 1.500 dokter spesialis jantung, guna mengisi kebutuhan rumah sakit di 514 kabupaten/kota.
“Kalau 1 kota 1 dokter spesialis jantung, maka kita butuh sekitar 400 dokter. Agar dokternya tidak kelelahan, minimal dibuat 3 shift, jadi kita butuh 1.500 dokter spesialis jantung,” kata Menkes usai melepas 27 dokter yang akan ke China dan Jepang, di Jakarta, Senin (6/1/25).
Menkes menjelaskan, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular dengan kasus kematian tertinggi di Indonesia. Ia menyebut setiap tahun ada sekitar 550 ribu orang meninggal akibat masalah kardiovaskular.
“Penyakit kardiovaskular itu paling banyak yang meninggal. Jadi, kita ingin secepatnya mempersiapkan layanan agar bisa menyelamatkan ratusan ribu orang yang meninggal karena jantung setiap tahun,” ujarnya.
Ditambahkan, penguatan layanan kardiovaskular saat ini fokus di 514 kabupaten/kota. Karena penanganan penyakit jantung idealnya harus dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam, maka rumah sakit di kabupaten/kota harus tersedia alatnya.
“Dalam waktu yang begitu singkat, pasien tidak mungkin dirujuk ke tingkat provinsi. Karena itu, rumah sakit di kabupaten/kota harus dilengkapi dengan alat dan SDM kesehatan yang memadai,” ucapnya.
Data Kemenkes menunjukkan, dari 514 kabupaten/kota, ada 372 kabupaten/kota yang belum memiliki alat atau tenaga medis untuk layanan seperti kateterisasi jantung atau trombektomi. Angka itu mencerminkan tingginya kebutuhan dokter spesialis untuk meningkatkan akses kesehatan yang merata.
“Ini menjadi tantangan serius bagi sektor kesehatan kita. Program fellowship merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis jantung yang sangat dibutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jantung di Indonesia,” ujarnya.
Program fellowship dilaksanakan dengan skema pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai wujud kolaborasi lintas sektor antara Kemenkes dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Para peserta fellowship akan menjalani pendidikan intensif selama satu tahun di beberapa rumah sakit ternama di China dan Jepang, seperti Fudan University Zhongshan Hospital, Zhongda Hospital, dan Sapporo Cardiovascular Center.
Program dirancang untuk memperdalam keahlian peserta dalam bidang kardiologi, khususnya diagnosis, pengobatan, dan teknologi terkini dalam penanganan penyakit jantung.
Sebagai gambaran, 28 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah memiliki alat catheterization laboratory (cath lab) tetapi belum memiliki tenaga medis. Sebaliknya, 6 kabupaten/kota yang memiliki tenaga medis tetapi belum didukung fasilitas memadai.
“Program fellowship ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk menutup kesenjangan tersebut,” ujar Menkes.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Yuli Farianti menyatakan, program fellowship bukanlah langkah pertama. Pada 2024, batch pertama telah memberangkatkan 16 dokter ke Tiongkok.
“Program itu juga didukung oleh kerja sama dengan berbagai mitra internasional, termasuk lembaga pendidikan tinggi dan rumah sakit pengampu,” tuturnya.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau efektivitas program ini. Dengan total kuota 47 fellowship kardiologi intervensi dan 5 fellowship neurologi intervensi di luar negeri setiap tahunnya, diharapkan kesenjangan layanan kesehatan akan semakin teratasi.
Bagi para peserta, program ini merupakan peluang sekaligus tanggung jawab besar. Seperti dikemukakan Bayushi Eka Putra, salah satu peserta dari RSUD Berkah Pandeglang yang akan menjalani fellowship di Sapporo Cardiovascular Center.
Katanya, program tersebut merupakan kesempatan baginya untuk memperdalam keahlian sekaligus berkontribusi lebih besar kepada masyarakat.
Dengan upaya ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat transformasi sistem kesehatan di Indonesia, dan memastikan pelayanan kesehatan berkualitas tidak lagi menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil wilayah. (Tri Wahyuni)