JAKARTA (Suara Karya): Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong naik kelas, dari sekadar pengelola kas pemerintah daerah menjadi penggerak utama ekonomi regional yang mampu mengorkestrasi aliran dana secara produktif dan berkelanjutan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang digelar di Solo. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa perubahan dinamika ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis.
“BPD tidak cukup hanya mengelola dana pemerintah daerah. Ke depan, BPD harus menjadi orkestrator aliran dana yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, BPD memiliki keunggulan yang tidak dimiliki lembaga keuangan lain, seperti kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman mendalam terhadap karakter ekonomi lokal, serta jaringan yang menjangkau hingga tingkat daerah. Modal tersebut dinilai menjadi kekuatan utama untuk mendorong peran BPD lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Agus, setiap dana yang berputar di daerah harus mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor riil. Karena itu, inovasi pembiayaan menjadi kunci, terutama di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
“Pinjaman daerah tidak boleh dilihat sekadar sebagai sumber pembiayaan jangka pendek, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” tegasnya.
Ia menambahkan, skema pembiayaan daerah perlu dioptimalkan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk peningkatan layanan publik, penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, ASBANDA juga telah mengusulkan kepada regulator agar menghadirkan kebijakan yang lebih presisi dalam pembiayaan sektor publik daerah. Agus menekankan, usulan tersebut bukan untuk melonggarkan aturan, melainkan untuk memastikan pembiayaan tetap optimal dengan prinsip kehati-hatian.
Untuk mendorong transformasi BPD, Agus memaparkan tiga fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang berdampak, serta pendalaman peran BPD dalam ekosistem ekonomi daerah.
“Keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keynote speech menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
“Kita bukan superman, tapi super tim. Pembangunan daerah hanya bisa berhasil jika semua pihak berkolaborasi,” kata Luthfi.
Ia menilai, BPD memiliki peran strategis dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM. Kehadiran BPD diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seminar ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi BPD menjadi lembaga keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Boy)