JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut positif gagasan Partai Demokrat membentuk Poros Kerakyataan. Meski demikian, kata Cak Imin, gagasan tersebut sulit terwujud karena Partai Demokrat harus gandeng dua partai tambahan untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.
“Kalau ada inisiatif membuat poros kerakyataan, saya sih mengucapkan welcome-welcome saja,” ujarnya, di Jakarta, Minggu (10/6).
Dia mengatakan, sulitnya membentuk Poros Kerakyatan, karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan untuk Demokrat dan tergantu pada siapa capres serta cawapresnya yang akan diusung nanti.
“Saya kira untuk terbentuk sangat sulit, karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan untuk Demokrat dan yang kedua siapa presiden serta siapa cawapresnya juga belum jelas,” katanya.
Terlebih lagi, Cak Imin mengaku belum pernah mendengar langsung koalisi kerakyatan dari Partai Demokrat dan PAN. Namun, menurut dia, sah-sah saja jika Partai Demokrat mewacanakan koalisi kerakyatan.
Meskipun, dirinya dan PKB masih berkonsentrasi penuh pada Jokowi- Imin atau JOIN, Pihaknya, kini tengah fokus mensosialisasikan posko JOIN ke seluruh Indonesia.
“Pilihan final kami sampai nanti, sampai perkembangan terakhirnya, tetapi welcome saja demokrasi membolehkan supaya lebih dinamis ada koalisi kerakyataan, ada koalisi keumatan dan ada koalisi JOIN, kita tunggu saja perkembangan,” kata dia
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan. Koalisi merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Ferdinand, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya. (Gan)