JAKARTA (Suara Karya): Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmen pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran di sektor pendidikan. Seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direnovasi paling lambat pada 2029
“Renovasi sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, guna memastikan anak-anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman dan layak,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/26).
Presiden mengatakan, pemerintah saat ini menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan dalam skala terbesar dalam sejarah.
“Tahun lalu ada 17 ribu sekolah, tahun ini berjumlah 71 ribu lebih. Tahun depan target kita 100 ribu, dan tahun 2028 sebanyak 100 ribu,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Presiden, semua sekolah di Indonesia, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus selesai kita renovasi pada 2029,” ucapnya.
Presiden menegaskan, program tersebut tak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga satuan pendidikan di daerah terpencil dan terluar.
Ia mencontohkan perbaikan sekolah di Pulau Miangas sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap pemerataan kualitas sarana pendidikan.
“Kita akan selesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat,” tegasnya.
Menurut Presiden, masih ada anak-anak Indonesia yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi tidak layak, mulai dari atap bocor, dinding retak, toilet rusak hingga ruang kelas yang membahayakan keselamatan. Kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan.
“Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Semua sekolah harus dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar,” ujarnya.
Selain pembenahan fisik sekolah, pemerintah juga mendorong transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.
Presiden menyampaikan, pemerintah telah membagikan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
“Tahun lalu kita membagikan satu layar setiap sekolah. Pada akhir Desember, kita bagikan tambahan tiga layar setiap sekolah. Artinya, setiap sekolah di Indonesia akan memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif,” kata Presiden.
Pemanfaatan teknologi diharapkan, memperluas akses guru dan peserta didik terhadap kurikulum serta berbagai konten pembelajaran. Materi pembelajaran juga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan, termasuk dari rumah.
Pemerintah, lanjut Presiden, juga akan mengembangkan pembelajaran jarak jauh melalui siaran. Dengan skema tersebut, guru-guru terbaik dapat mengajar dari studio guru di Jakarta, maupun ibu kota provinsi.
Materi pembelajaran dapat diakses sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. “Anak-anak kita harus punya akses ke pendidikan terbaik, agar mereka nanti kalau masuk dunia kerja memilikk kemampuan lebih,” katanya.
Presiden juga menekankan, pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. Pembelajaran bahasa asing akan mulai diberikan sejak sekolah dasar, termasuk bagi peserta didik kelas 1 SD.
Dalam Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan, Presiden menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Presiden menegaskan, seluruh anak Indonesia harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu, selain memastikan sekolah dalam kondisi layak, pemerintah juga akan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
“Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)