JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perindustrian (Menperin), Dr Agus Gumiwang Kartasasmita atas langkah proaktif Pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku plastik kemasan, di tengah tekanan rantai pasok global.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan strategis Kementerian Perindustrian dengan pelaku industri hulu petrokimia hingga industri hilir, pada Kamis (16/4/26).
Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman menilai, jaminan ketersediaan kemasan plastik menjadi faktor krusial bagi ketahanan industri makanan dan minuman nasional, terlebih di tengah dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz.
“Upaya Pemerintah dalam mengintegrasikan industri hulu dan hilir merupakan langkah strategis, agar seluruh ekosistem industri dapat saling menopang. Sinergi itu sangat penting untuk menjaga industri makanan dan minuman agar tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.
Adhi menegaskan, kemasan bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam sistem pangan nasional. Kemasan memiliki fungsi utama dalam menjaga mutu dan keamanan produk, memperpanjang masa simpan, serta memastikan kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
“Keberlanjutan pasokan kemasan secara langsung berkontribusi pada stabilitas produksi pangan. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat, efisiensi distribusi terganggu, dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.
GAPMMI juga menekankan pentingnya komitmen bersama industri hulu dan hilir dalam menjaga kesinambungan pasokan kemasan plastik agar dampaknya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM).
“IKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap distorsi harga dan kelangkaan bahan baku. Jaminan pasokan kemasan akan membantu IKM menjaga keberlanjutan usaha, mempertahankan daya saing produk, serta menghindari lonjakan biaya produksi,” tutur Adhi.
Di tengah tantangan logistik global, termasuk peningkatan waktu pengiriman bahan baku dari rata-rata 15 hari menjadi sekitar 50 hari, GAPMMI mendorong adanya evaluasi dan relaksasi kebijakan/regulasi yang memungkinkan dalam kondisi luar biasa seperti saat ini.
“Langkah ini penting untuk mengurangi beban industri, sekaligus menjaga keterjangkauan harga produk makanan dan minuman bagi konsumen. Fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapat produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan daya beli,” katanya.
GAPMMI ikut mendukung visi Menperin dalam memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, melalui diversifikasi sumber bahan baku kemasan plastik dan pengurangan ketergantungan terhadap impor.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri, sektor makanan dan minuman diharapkan terus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. (Tri Wahyuni)