JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menekankan pentingnya peran daerah hingga tingkat desa, dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menyampaikan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penanggulangan TB lintas sektor.
“Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Akhmad Wiyagus dalam acara temu media memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, di Jakarta, Senin (6/4/26).
Disebutkan, saat ini ada total 84.276 desa di Indonesia. Namun baru sekitar 5.711 desa yang membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota.
Pemerintah juga telah menetapkan 11 provinsi prioritas penanganan TB di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Program Desa/Kelurahan Siaga TB dinilai strategis dalam menemukan kasus secara aktif, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mendampingi pasien hingga tuntas berobat.
“Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus, mendampingi pasien, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama melawan TB,” ucapnya.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Benjamin P Octavianus menambahkan, keberhasilan eliminasi TB membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan media.
“Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan hingga tuntas,” pungkasnya.
Pemerintah memastikan, pelayanan bagi orang terduga TB merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah.
Dengan penguatan peran desa dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan eliminasi TB di Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan menyeluruh. (Tri Wahyuni)