Kaitkan NU dan Nasakom, Dhani Tak Paham Sejarah

0

Kaitkan NU dan Nasakom, Dhani Tak Paham Sejarah

JAKARTA (Suara Karya): Mantan Wakil Ketua Umum PBNU KH. As’ad Said Ali ikut merespon video Achmad Dhani yang menyebut NU bersama PDIP dan PKI mendukung Nasakom. Itu menegaskan jika politisi Gerindra itu tak paham sejarah politik.

Dalam kampanye Pemilu 2019 ada pihak yang menganggap NU sama dengan PKI, karena 1959 – 1965 NU mendukung Nasakom. Tentu saja itu salah.

“Justru bersama Masyumi (57 kursi dan partai Islam lain), NU (45 kursi ) menolak PKI masuk kabinet dengan alasan pokok PKI menafsirkan Sila Pertama Pancasila secara sekuler,” tegas Said Ali, di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Sementara dibubarkannya Masyumi karena terlibat pemberontakan PRRI. Sehingga partai itu tinggal PNI (57), NU (45), PKI (39), dan selebihnya partai-partai kecil.

Setelah Dekrit Presiden Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan jargon  ‘Nasakom’ dengan pertimbangan demi persatuan yang saat itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat.

Saat itu kata Said Ali, terjadi perdebatan di internal NU antara menerima atau menolak Nasakom tersebut. “Kalau menolak konsekensinya, Islam tidak terwakili dalam penyelenggaraan politik kebangsaan, dan negara akan didominasi kaum nasionalis dan komunis.

Dengan pertimbangan kaidah fiqh “mencegah kemudlaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat (da’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih)“, maka NU kemudian menerima Nasakom sebagai taktik politik.

Namun secara strategis politik, NU tetap menentang PKI sehingga menolak  PKI masuk kabinet. Seperti halnya NU , TNI – AD juga patuh keputusan presiden sebagai Panglima tertinggi. “Akhirnya Bung Karno pun hanya memasukkan anggota PKI sebagai menteri tanpa porto folio,” ujarnya.

Selama periode 1959 sampai 1965 pertentangan itu berlangsung baik di lapangan maupun dalam forum politik nasional. “Dan, NU lah yang mempertahankan HMI ketika PKI menuntut pembubaran HMI. Ketika terjadi pemberontakan PKI 30 September 1965, NU dengan dimotori Subhan ZE adalah pihak pertama yang menuntut PKI dibubarkan,” jelas Said Ali lagi.

Dengan demikian kata Said Ali, selanjutnya NU bersama TNI menghadapi PKI di masyarakat maupun di medan politik. “Semoga tulisan singkat ini bisa menjadi bekal untuk menghadapi mereka yang berusaha mendiskreditkan NU untuk kepentingan politik praktis,” pungkasnya. (Gan)