Partai Golkar Bebaskan Mahar Politik

0
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, (suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, menegaskan tidak adanya mahar politik yang diminta oleh partainya kepada calon kepala daerah yang ingin maju melalui Golkar. Diharapkan, cara ini dapat lebih banyak menjaring calon kepala daerah potensial.

Agung meyakini, dengan dibebaskannya mahar politik, tentunya dapat jauh meringankan beban material yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Hal ini diharapkan, bisa melahirkan pimpinan daerah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Saya pastikan, Partai Golkar tidak lagi meminta mahar kepada calon kepala daerah yang berminat maju dengan bendera Golkar,” kata Agung yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) kepada suarakarya.co.id di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Partai Golkar akan menempatkan kader terbaik partainya dan menargetkan menang di lebih separuh daerah di seluruh Indonesia pada pilkada serentak 2020.
“Menghadapi pilkada 2020, Golkar akan menargetkan menang di atas 50 persen. Kita tidak bisa menentukan daerah mana tetapi secara nasional,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar hasil munas DPP Partai Golkar 2019 HR Agung Laksono dalam perbincangan dengan suarakarya.co.id, di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menangkan 50 Persen Kepala Daerah

Agung mengemukakan, untuk memenangkan pilkada 2020 Partai Golkar akan menempatkan kader terbaik yang ditentukan atas keberadaan kader tersebut di mata publik dan menurut hasil survei yang dilakukan surveyor profesional yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar. “Kita maunya menang, untuk itu dilihat di publik dari hasil survei,” tegasnya.

Berdasarkan hasil Munas DPP Parai Golkar 2019, kata Agung daerah-daerah diminta melakukan musyawarah daerah (musda) untuk melakukan penyegaran partai di masing-masing daerah. Selain melakukan konsolidasi, DPP Partai Golkar akan melihat loyalis kader agar terjaga persatuan dan kesatuan partai.

“Dalam tempo tiga bulan setelah Munas dan sesuai hasil Munas, seluruh daerah harus melaksanakan musda-musda di masing-masing daerah. Sehingga di seluruh provinsi diadakan penyegaran-penyegaran dengan berpedoman kepada PDLT,” ujarnya.

Agung juga mengatakan bahwa Partai Golkar terbuka bagi bakal calon kepala daerah dari luar partai dengan catatan balon tersebut memenuhi ketentuan partai dan survei yang dilakukan DPP Partai Golkar di daerah tersebut.

“Meskipun mengutamakan kader partai, tapi akan dibantu oleh alat bantu hasil survei yang surveyornya dari profesional dan akan ditentukan oleh DPP (Partai Golkar). Di luar partai bisa (balon pada pilkada) kalau kader tidak ada yang lolos dari hasil survei. Jika, jeblok semua (hasil survei kader), tidak tertutup kemungkinan mengambil dari partai lain (atau personal yang memenuhi prasyarat tersebut). Atau, mungkin saja kita berkoalisi karena kurang kursinya (di daerah tersebut),” kata Agung Laksono yang sebelumnya bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Terkait kader dari luar partai, termasuk perorangan, Agung mengatakan, DPP Partai Golkar tengah menyusun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang akan ditempatkan pada laga pilkada 2020.
“Itu sedang disusun protokolnya, dan tatacara mengikuti pilkada menyesuaikan dengan agendanya KPU,” jelasnya.

Agung menjelaskan mengenai mekanisme calon yang bergabung dengan partai tetap melalui daerah setempat. “Calon tetap masuk melalui DPD dan melaporkan ke DPP untuk kemudian ke KPU karena proses penjaringannya dari DPD lalu calon bakal calon dilaporkan ke DPP dan dikembalikan DPD.”

Ada dua hal yang penting diingat bagi calon yang mau mengikuti penjaringan bakal calon kontestan yang sudah mulai dilakukan untuk pilkada 2020. “Satu tidak ada mahar dan kedua mengutamakan kader partai. Pemilihan keduanya itu berbasiskan PDLT, akan dilihat dedikasi, prestasinya selama ini, dan tidak tercela,” kata Agung.
Begitu pula, tambahnya dalam menghadapi pilkada itu Partai Golkar bisa melakukan koalisi dengan semua partai.

“Berkoalisi bisa dilakukan dengan partai lain di luar koalisi (pemilu 2019). Tidak harus sama dengan DPP (Partai Golkar), bisa saja di daerah tertentu Golkar dengan Gerindra. Jadi bisa dengan koalisi (pemilu 2019) dan bukan koalisi. Yang penting elektabilitasnya,” ucapnya. (Bayu/Indra DH)