Prioritas Pelamar pada Pengadaan PPPK Guru 2022, Ini Kriterianya!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah kembali membuka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2022 yang diprioritaskan untuk kategori pelamar I, II, dan III.

Pelamar Prioritas I yaitu Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II); guru non-ASN; lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG); dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.

Sedangkan pelamar Prioritas II yaitu THK-II. Pelamar Prioritas III adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun.

Sedangkan lulusan PPG yang terdaftar di pusat data milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta pelamar yang terdaftar di Dapodik dapat melamar melalui kategori Pelamar Umum.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya, melalui Peraturan Menteri (Permen) PANRB No 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

“Peraturan menteri mempertimbangkan upaya pemenuhan jumlah guru dengan kualitas dan sebaran yang baik,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni dalam sosialisasi PermenPANRB No 20/2022 secara virtual, Kamis (9/6/22).

Ditambahkan, pengadaan PPPK Guru tahun 2022 dapat diikuti 2 kategori pelamar, yaitu Pelamar Prioritas dan Pelamar Umum.

Pengadaan PPPK Guru 2022 terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait Seleksi Kompetensi. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021.

Sementara Pelamar Prioritas II dan Prioritas III dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check).

“Kita tak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang shortage (kekurangan) saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas pada 2021 yang mendapat prioritas,” ucap Alex.

Seleksi Kompetensi bagi pelamar umum masih sama dengan seleksi tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan CAT-UNBK untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Lewat Peraturan Menteri PANRB No 20/2022 itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

“Kami ingin pemda berani mengusulkan formasi guru. Formasi itu akan kami perjuangkan, karena guru adalah pelayanan dasar untuk meningkatkan SDM menuju Indonesia Maju seperti yang dicita-citakan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemdikbudristek Iwan Syahril menyampaikan hal senada, terkait mekanisme penempatan PPPK JF Guru Tahun 2022.

Pemenuhan kebutuhan diutamakan pada Pelamar Prioritas I, dimana ada 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru tahun 2021.

“Mereka akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah, tanpa mengikuti ujian kembali,” katanya.

Prioritas penempatan bagi guru yang lulus nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 dilakukan berdasarkan kategori pelamar secara berurutan yaitu THK-II, Guru non-ASN di sekolah negeri, Lulusan PPG, dan Guru Swasta.

“Jika formasi belum terpenuhi, maka kursi tersebut akan diisi Pelamar Prioritas II (THK-II) dan Prioritas III (Guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun). Jika pada seleksi itu formasi masih tersedia, maka dibuka untuk Pelamar Umum,” tuturnya.

Iwan menjelaskan, formasi guru pada 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang diusulkan pemda pada 2022. Hal itu sekaligus menjawab pertanyaan pemda yang tidak yakin apakah formasi yang diajukan pada 2021 akan hangus atau tidak.

“Kami tegaskan, tidak hangus. Artinya formasi Guru ASN-PPPK tahun 2021 yang masih tersisa sebanyak 212.392 itu tetap masuk formasi yang diperebutkan pada 2022,” kata Iwan.

Saat ini total formasi yang diajukan pemda (termasuk guru agama) pada 2022 ada sebanyak 343.631 orang. Artinya, jumlah ini baru sekitar 35 persen dari total kebutuhan formasi yang ada.

Iwan menuturkan, kunci keberhasilan pengadaan PPPK Guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh pemda.

“Jadi ini bukan hanya pemenuhan secara kepegawaian, tetapi juga layanan yang diberikan atas pendidikan yang bisa dijangkau seluruh masyarakat. Dengan demikian, SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik,” tutur Iwan. (Tri Wahyuni)