JAKARTA (Suara Karya): DPR dan pemerintah beranggapan perlu adanya edukasi dan literasi tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan data pribadi. Kehadiran RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) nantinya diharapkan bisa menjadi instrumen hukum dalam kerangka regulasi.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Menumbuhkan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (27/7). Webinar zoom menghadirkan, Anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kemenkominfo, Mariam F Barata dan Staf Khusus Wamentan, Khairi Fuady sebagai narasumber.
Syaifullah Tamliha mengungkaplan bahwa data pribadi di Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara lain. “Contohnya, di Arab Saudi perlindungan data pribadinya sangat ketat, nomor rekening seseorang yang memiliki e-KTP sangat berguna dari dia lahir sampai meninggal. Begitu seseorang dinyatakan meninggal dunia maka pihak kerajaan langsung memblokir data pribadinya terutama rekening tabungan,” kata Tamliha.
Perlindungan data pribadi ini, kata Tamliha, sangat penting dimiliki dan harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. “Komisi 1 DPR beserta pemerintah menyadari pentingnya rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi,” tegasnya.
Pihaknya jugq berharap RUU PDP bisa diselesaikan dengan baik antara DPR dengan pemerintah. “Jangan sampai data pribadi itu mengurangi hak seseorang. Memang ada juga beberapa pasal didiskusikan secara komprehensif, tentang misalnya kalau ada pelanggaran terhadap lembaga atau seseorang akan dikenakan hukuman pidana,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Mariam F Barata beranggapan sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengarah kepada transformasi digital dimana saat ini hampir semua kegiatan bisa dilakukan melalui online.
“Sebelum adanya pandemi Covid-19, sebenarnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan melalui online seperti berbelanja dan transportasi, namun dengan adanya pandemi ini semakin meningkat,” ujarnya.
Ia juga sepakat bahwa perlindungan data pribadi butuh regulasi. “Regulasi bukannya tidak ada, tetapi di masing-masing sektor seperti sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor transaksi semuanya ada terkait data pribadi tetapi belum ada regulasi yang bersifat universal ” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Mariam F Barata, perlu adanya kesiapan implementasi dari pengembangan ekosistim dimana pengembangan ekosistem harus hadir baik bisnis maupun akademisi yang memahami terkait perlindungan data pribadi.
“Maka perlu adanya edukasi dan literasi tentangbagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana melindungi data pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Staf khusus Wamentan Khairi Fuady mendukung kehadiran rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, hal ini untuk menjamin data security keamanan data agar terhindar dari kebocoran-kebocoran.
“Perlindungan data pribadi, dulu siapa yang menguasai minyak dan sumber daya alam dia akan menguasai dunia. Kalau sekarang, siapa yang menguasai data mereka yang akan menguasai dunia,” katanya. (Pramuji)
Berita Terkini
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesra
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum
Hadapi Gempuran AI, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Mesin InovasiKesraTerkini Politik Lainnya
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik • 20/10/2026, 12:23 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik • 10/10/2026, 10:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik • 09/10/2026, 17:56 WIB
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik • 02/10/2026, 13:53 WIB
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitik • 30/09/2026, 17:50 WIB
PRI Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Rapimnas Jadi Agenda Konsolidasi BerikutnyaPolitik • 28/09/2026, 09:16 WIB
Farah Savira Pimpin Golkar Jakarta Selatan, Terpilih AklamasiPolitik • 30/08/2026, 14:14 WIB
Ketum SOKSI Misbakhun Apresiasi Fokusmaker Bangun Sistem Konsolidasi Kuat Anak Muda Partai GolkarPolitik • 24/08/2026, 08:42 WIB
Pesta Rakyat Swadaya Jadi Bukti Nyata Refleksi Cinta Negeri dari Tanah Banten.Nusantara • 17/08/2026, 15:27 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Mengatasnamakan AMPI adalah IlegalPolitik • 31/07/2026, 11:04 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi dan Bisnis • 31/07/2026, 00:16 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga: Segera Percepat Munas AMPIPolitik • 29/07/2026, 17:55 WIB
Ketum DPP GMNI Tegaskan Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI adalah Kebutuhan OrganisasiPolitik • 28/07/2026, 12:04 WIB
Sekjen AMPI Arief Rosyid Tekankan Pentingnya Geopolitik ASEAN dalam Silaturahmi AMPI-Majlis Belia MalaysiaPolitik • 26/07/2026, 09:41 WIB
AMPI: Revitalisasi Pengurus Perkuat Konsolidasi OrganisasiPolitik • 25/07/2026, 15:56 WIB
Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPIPolitik • 24/07/2026, 14:09 WIB
Ikuti Arahan Ketum Bahlil Soal Transformasi Kantor Golkar Jadi Rumah Aspirasi, AMPI Rayakan HUT Ke-48Politik • 28/06/2026, 18:46 WIB
KPPG Gelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Bahas Strategi Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di LegislatifPolitik • 27/06/2026, 11:56 WIB
Idul Adha 1447 H: DPP AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi di JakartaPolitik • 27/05/2026, 21:29 WIB