JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor, guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM produk halal di Indonesia.
Langkah kolaboratif tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat sertifikasi sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham dalam talkshow bertajuk ‘Lebih Berkah Pembiayaan bagi Pelaku UMKM Produk Halal’ yang digelar Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), di Jakarta, Kamis (26/2/26).
Dalam paparannya, Aqil menegaskan, penguatan UMKM halal tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, swasta, hingga media untuk memperluas sosialisasi, edukasi, literasi, serta pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
“Jumlah UMK kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal,” ujarnya.
Ditambahkan, tren pasar menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal semakin tinggi. Bahkan, generasi muda kini selektif dalam memilih produk yang telah bersertifikat halal.
“UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen sudah semakin selektif. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” ucapnya.
Menurut Aqil, label halal kini tak lagi sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi menjadi variabel penting dalam ekonomi. Karena itu, BPJPH menghadirkan berbagai kemudahan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
“Tahun ini jumlah penerima sertifikat halal gratis meningkat menjadi 1,35 juta UMKM dari 1,1 juta sertifikat pada 2025. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat UMKM halal,” tuturnya.
Meski demikian, angka itu masih relatif kecil dibanding jumlah UMK nasional yang mencapai jutaan unit. Kareba itu, BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano Lamangkona menekankan, pentingnya dukungan pembiayaan syariah yang inklusif dalam memperkuat UMKM halal.
“Kita harus bersama membangun UMKM untuk peningkatan ekonomi nasional. Saya harap AMKI ikut berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal,” kata Sudaryano.
Sementara itu, Direktur Consumer Bank Syariah Nasional (BSN), Mochamad Yut Penta menyatakan, bank syariah memiliki peran strategis dalam penguatan UMKM produk halal melalui penyediaan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang berkeadilan.
Menurutnya, skema pembiayaan syariah itu tak hanya memberi alternatif permodalan yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong tata kelola usaha yang lebih baik.
Bank syariah juga dapat mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha agar pelaku UMKM memperoleh penguatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnis.
Selain itu, sinergi bank syariah dengan regulator, lembaga sertifikasi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem halal nasional.
Dukungan pembiayaan untuk proses sertifikasi halal, pengembangan produk, hingga ekspansi pasar diyakini Mochamad Yut Penta mampu meningkatkan daya saing UMKM halal Indonesia di pasar domestik maupun global. (Tri Wahyuni)