Demo Buruh dan Kenyamanan Investor

0
Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Banten, H. Babar Suharso, ST. M.SI (Foto : Wisnu Bangun)

BANTEN (Suara Karya) : Aksi buruh yang terjadi di semua daerah di Indonesia, selalu saja dipicu oleh kondisi pengupahan yang dituding tak berpihak kepada  mereka. Persoalan pengupahan terus menjadi polemik, yang mengarah kepada gangguan ketertiban dan pengamanan bagi masyarakat lain yang bukan buruh.

Saat aksi buruh berlangsung, tidak saja memacetkan berbagai ruas jalan-jalan protokol di berbagai daerah, tapi juga membuat situasi di masyarakat stress. Transaksi keuangan oleh banyak pengusaha terganggu akibat terlambat tiba di bank,  karena akses jalan tersumbat.

Di bagian lainnya, aksi buruh di sejumlah daerah, tidak saja di titik lokasi menjadi kumuh akibat pembuangan sampah bekas makanan dan minuman, bahkan terjadi pengrusakan pada fasilitas umum.

Sementara solusi dari tuntutan para buruh, yang dilakukan oleh para pihak belum mendapatkan jawaban yang konkrit. Sedangkan, tentang kenaikan upah yang dituntut oleh buruh dipandang oleh pihak pengusaha (Investor) sebagai beban baru yang memberatkan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, kondisi polemik seperti ini, akan menjadi catatan penting bagi setiap calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Para investor, akan sangat mengkaji secara detil tentang keamanan investasi yang mereka lakukan,” kata Babar, diwawancarai di kantornya Senin, 18 Juli 2022.

Menurut mantan Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Banten ini, polemik tersebut, tidak hanya diselesaikan secara politik tapi juga harus diselesaikan secara regulasi yang berkekuatan hukum.

Babar menyebutkan, penyelesaiannya perlu dilakukan secara terkoordinasi antar lembaga agar pertumbuhan investasi dapat subur di negeri ini. Pemerintah dan para pihak harus hadir, untuk menciptakan  situasi nyaman kepada setiap pengusaha.

Menurutnya, Kos produksi di luar upah buruh harus dibuat semurah mungkin. Jarak antara hulu dan hilir menuju kawasan produksi dan sebaliknya termasuk kualitas jalan, harus juga dipikirkan secara matang agar tidak menjadi beban biaya   pihak investor.

Babar yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten (DPMPSP) Banten tersebut, mengatakan, di Provinsi Banten, ada tiga tempat yang layak untuk dijadikan pelabuhan eksport sebagai upaya meringankan beban  dari kos yang sangat tinggi.

“Hal ini, bila regulasinya dibuatkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) maka sangat memungkinkan menjadi alternatif bagi pertumbuhan investasi nasional kembali menguat,” tuturnya.

Disebutkannya, tiga pelabuhan yang saat ini sudah berfungsi sebagai pelabuhan bahan baku itu, masing-masing Pelabuhan Ciwandan, Merak Mas dan Pelabuhan Bandar Samudra di wilayah Kota Cilegon. Tiga pelabuhan tersebut, berjarak sekitar 10 kilo meter menuju kawasan industry di Kabupaten Serang, atau sekitar 40 kilo meter menuju kawasan Industry di Kota dan Kabupaten Tangerang. ( Wisnu Bangun)

: