JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, menegaskan, kebudayaan tak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan. Kebudayaan juga mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 bertema ‘Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan: Fondasi Kemandirian Ekonomi Bangsa’, di Jakarta, Minggu (28/6/26).
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri itu, Fadli menegaskan, kemandirian ekonomi tidak cukup diukur dari indikator fiskal, moneter, maupun perdagangan.
“Kekuatan ekonomi nasional harus bertumpu pada kemampuan bangsa menguasai pengetahuan, menjaga identitas, memperkuat kohesi sosial, serta mengembangkan kreativitas masyarakat,” ujarnya.
Kebudayaan adalah modal dan infrastruktur peradaban, karena membentuk cara bangsa berproduksi, beradaptasi, berinovasi, dan membangun solidaritas.
“Kebudayaan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi, bukan sebagai elemen dekoratif atau pelengkap pembangunan,” ucap Fadli Zon.
Ia menilai Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, ribuan warisan budaya takbenda, serta berbagai situs warisan dunia yang menjadi fondasi dalam membangun ekonomi berbasis budaya.
Menurut Fadli, seluruh kekayaan tersebut harus diolah menjadi sumber daya ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kemandirian ekonomi yang kita cita-citakan harus tumbuh dari kekuatan sendiri, berpihak kepada rakyat, dan berakar pada kebudayaan Indonesia. Karena bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mengenal dirinya, menguasai sumber dayanya, memproduksi pengetahuannya, dan memastikan kesejahteraan kembali kepada rakyatnya,” tegasnya.
Fadli juga mengangkat pentingnya hilirisasi kebudayaan, yakni memastikan nilai tambah dari warisan budaya, pengetahuan tradisional, hingga karya kreatif bangsa tidak berhenti pada pelestarian semata, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya.
“Manfaat ekonomi dari kebudayaan harus dirasakan langsung oleh seniman, perajin, komunitas adat, pelaku ekonomi kreatif, hingga daerah asal lahirnya kebudayaan tersebut,” katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan sejumlah agenda strategis. Diantaranya, memperkuat data kebudayaan nasional sebagai basis penyusunan kebijakan, memperluas program hilirisasi kebudayaan, serta memperkuat perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal.
Selain itu, Kemenbud juga akan membuka akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku budaya, serta mendorong perguruan tinggi menjadi pusat riset, inovasi, dokumentasi, dan pengembangan industri budaya berbasis ilmu pengetahuan.
Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas ilmiah dalam merumuskan strategi menuju kemandirian ekonomi Indonesia berbasis sains, teknologi, dan inovasi.
Forum menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, serta sejumlah pejabat kementerian dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Menutup paparannya, Fadli berharap Sarasehan KSTI 2026 mampu melahirkan rekomendasi strategis yang menjadikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan sebagai tiga pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dari sanalah lahir inovasi, daya saing, dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)