JAKARTA (Suara Karya): Guna memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, Kementerian Kebudayaan (Kembud) akan membuka 51 layar bioskop baru di 17 kabupaten di Indonesia.
“Kami menggandeng rumah produksi Sam’s Studio untuk peningkatan dan pemerataan layar bioskop di seluruh Indonesia. Tahap awal, akan ada 51 layar bioskop baru di 17 kabupaten,” kata Menteri Kebudayaan, Fadli Zon kepada media, di Jakarta, Senin (25/11/24).
Ditambahkan, upaya tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini minim akses terhadap fasilitas bioskop.
“Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa hanya memiliki sekitar 2.145 layar bioskop yang tersebar di 517 lokasi di 115 kabupaten/kota,” tuturnya.
Jumlah ini, menurut Fadli Zon, masih jauh dari kata memadai, mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota. Banyak wilayah yang belum terjangkau akses ke bioskop.
“Sebagian besar layar bioskop terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, sehingga menciptakan kesenjangan akses hiburan dan seni bagi masyarakat di daerah,” ujar Fadli Zon yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.
Situasi ini, katanya menegaskan, perlunya pemerataan dan penambahan jumlah layar bioskop untuk memastikan akses yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Minimnya layar bioskop di daerah menjadi masalah bagi insan perfilman. Karena itu, kami bekerja sama dengan Sam’s Studio akan membuka layar di 17 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ucapnya.
Seluruh film yang akan diputar di bioskop itu adalah film Indonesia. Layar akan beroperasi mulai 5 Desember 2024.
Disebutkan, ke-17 kabupaten yang akan memiliki layar bioskop baru adalah Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Kelaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.
Selain dengan Sam’s Studio, Kementerian Kebudayaan juga bermitra dengan sektor swasta lainnya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan infrastruktur bioskop dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk menghadirkan konsep bioskop alternatif, seperti layar tancap modern atau bioskop keliling, yang dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil,” ujarnya.
Program itu diharapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni perfilman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor industri kreatif.
Peningkatan jumlah layar bioskop, menurut Fadli Zon akan memberi panggung yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menampilkan karya mereka. Hal itu akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perfilman nasional.
Selain memperluas akses layar bioskop, Kementerian Kebudayaan juga fokus pada penguatan ekosistem perfilman.
“Idealnya setiap kabupaten memiliki satu layar bioskop. Secara ekonomi, kompetisi akan membuat keseimbangan, harga lebih bersaing dan kompetitif, serta lebih mudah dijangkau,” kata Fadli Zon menandaskan.
Dengan langkah-langkah strategis itu, diharapkan perfilman Indonesia tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional. Upaya itu menjadikan film sebagai salah satu ekspor kebanggaan Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menjelaskan, dirinya akan membantu Kementerian Kebudayaan untuk mengakselerasi proses penambahan layar bioskop agar lebih merata di Indonesia.
“Tugas saya sebagai Pembina Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah percepat akselerasi goals atau tujuan. Salah satunya, di industri perfilman lewat penambahan layar,” katanya.
Raffi menambahkan, hal itu perlu didukung karena bioskop yang khusus memainkan film Indonesia terbatas jumlahnya. Keberadaan bioskop baru akan membantu perputaran roda ekonomi di kabupaten.
“Kami akan memprioritaskan kehadiran UMKM di lingkungan bioskop,” kata Raffi menandaskan. (Tri Wahyuni)