JAKARTA (Suara Karya): Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peta pengawasan investasi digital di Indonesia berubah drastis. Kewenangan yang sebelumnya terpusat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kini terbagi ke sejumlah otoritas: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan BAPPEBTI, masing-masing memegang mandat sesuai karakter produk keuangan yang diawasi.
Namun, di tengah semangat reformasi regulasi tersebut, industri menghadapi ancaman baru: kekosongan hukum. Hingga pertengahan 2025, banyak peraturan turunan yang belum rampung disusun oleh para regulator. Kekosongan ini membuka celah rawan dalam transaksi aset digital seperti kripto, forex, indeks saham, hingga saham tunggal asing (single stock).
Adam Daniel, pakar hukum keuangan digital yang telah berkecimpung selama lebih dari 16 tahun, menyebutkan bahwa ketidakpastian hukum dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
“Ada kasus-kasus di mana nasabah sulit menarik dana mereka, bahkan hingga berbulan-bulan. Situasi ini sangat merugikan dan bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi kita,” ujar Adam, di Jakarta, Kamis (5/6/2025) malam.
Menurutnya, walaupun pertumbuhan industri menunjukkan tren positif, risiko sistemik bisa meningkat bila tidak diimbangi regulasi yang solid. Data dari BAPPEBTI mencatat nilai transaksi perdagangan berjangka komoditas mencapai lebih dari Rp33 triliun sepanjang 2024, tumbuh hampir 30 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, OJK melaporkan nilai transaksi aset kripto nasional menembus Rp650 triliun hingga akhir 2024, dengan volume harian mencapai Rp2 triliun.
Indonesia kini juga menempati posisi ketiga dalam Global Crypto Adoption Index 2024, dengan lebih dari 22 juta akun kripto aktif di berbagai platform dalam negeri—membuktikan antusiasme tinggi masyarakat terhadap instrumen investasi baru.
Namun, Adam mengingatkan agar lonjakan ini tidak membuat pemerintah terlena. “Regulasi tidak boleh tertinggal dari inovasi. Proses harmonisasi dan penyusunan aturan turunan UU P2SK harus dipercepat. Ini menyangkut kredibilitas sistem dan perlindungan investor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum adalah fondasi dari ekosistem investasi yang sehat. Tanpa kerangka hukum yang kokoh, ruang bagi penipuan, manipulasi, dan disinformasi semakin terbuka lebar.
“Inovasi dalam sektor keuangan digital memang tidak bisa dibendung, dan itu baik. Tapi inovasi juga harus berjalan dalam koridor yang tertib dan akuntabel. Regulasi yang kuat adalah tameng terbaik untuk menjaga keberlanjutan industri ini,” kata Adam. (Boy)
Berita Terkini
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesraTerkini Ekonomi dan Bisnis Lainnya
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi dan Bisnis • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi dan Bisnis • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi dan Bisnis • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi dan Bisnis • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi dan Bisnis • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 12:59 WIB

