JAKARTA (Suara Karya): Untuk menjaga kondisi koperasi dan UMKM agar kinerja usahanya tidak mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, perlu adanya langkah penataan kembali. Penataan kembali usaha yang dilakukan KUMKM itulah yang dinamakan restrukturisasi.
“Untuk melakukan restrukturisasi, tentunya harus ada alat (tools) yang digunakan. Yaitu, sistem aplikasi berbasis Web yang gunanya untuk mendeteksi secara dini sebagai tanda adanya permasalahan yang mengganggu kelangsungan usaha koperasi dan UMKM. Kita menyebutkan Instrumen Diagnosa Restrukturisasi Usaha KUMKM,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Wardoyo, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Instrumen Diagnosa Sebagai Media Menuju Ketahanan Usaha Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Wardoyo menambahkan, Instrumen Diagnosa (sebagai sistem peringatan dini) ini dibangun dengan tujuan agar para pengurus KUMKM lebih mudah dalam mengambil keputusan dan tindakan apa yang dapat dipersiapkan sebelum, pada saat, maupun pasca kejadian jika terjadi gangguan usaha.
“Instrumen Diagnosa ini pun dapat dibangun berdasarkan kesepakatan stakeholder dan persepsi yang sama tentang pengertian gangguan usaha dan cara mengatasinya. Selain itu, pendefinisian akan faktor-faktor penyebab jenis/klasifikasi gangguan usaha harus disepakati sebagai acuan dalam upaya mengatasi gangguan usaha tersebut,” katanya.
Untuk tindakan mengatasi gangguan usaha, lanjut Wardoyo, diperlukan penginputan data terkait dengan permasalahan yang dihadapi, jenis gangguan dan faktor penyebabnya, data keuangan dan kinerjanya terkait dengan prediksi, potensi kebangkrutan dan pengelolaan data untuk menentukan tingkat kualitas pengelolaan usaha koperasi dan UMKM.
Wardoyo mengungkapkan, pada 2017 pihaknya sudah menyusun aplikasi yang dinamakan Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System untuk koperasi dan UMKM dengan aspek penilaiannya meliputi aspek organisasi/kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan dengan menggunakan rumus-rumus standar akuntansi laporan keuangan dan bentuk quisioner.
“Pada 2018, kami sosialisasikan ke beberapa daerah dan uji coba ke beberapa koperasi dan UMKM. Namun, di lapangan menghadapi banyak kendala antara lain untuk menginput laporan keuangan koperasi yang multi usaha belum bisa diakomodir ke dalam aplikasi EWS tersebut. Begitu juga dengan laporan keuangan UMKM,” kata dia.
Untuk itu, kata Wardoyo, agar aplikasi EWS koperasi dan UMKM dapat mengakomodir dan dapat mendeteksi semua aspek yang ada di koperasi dan UMKM, Kemenkop UKM mengubah namanya menjadi Instrumen Diagnosa Restrukturisasi Usaha KUMKM.
“Melalui FGD ini, kami ingin mengenalkan Instrumen Diagnosa KUMKM yang telah disusun dan diuji coba keakuratan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dalam rangka deteksi dini permasalahan koperasi dan UMKM beserta rekomendasi penanggulangan atau pemecahannya,” ujar Wardoyo.
Sehingga, dapat dilakukan langkah-langkah operasional penyehatan oleh para Pembina dan Pendamping Koperasi dan UMKM dan/atau pengurus Koperasi dan pelaku UMKM sendiri.
“Kami juga butuh masukan Untuk penyempurnaan Instrumen Diagnosa, sehingga menjadi lebih sempurna, aplikatif dan mudah dioperasionalkan dan berguna bagi peningkataan kinerja koperasi dan UMKM yang pada akhirnya meningkatkan daya saing bagi koperasi dan UKM,” kata Wardoyo.
Melalui FGD ini, Wardoyo mengharapkan adanya upaya untuk menyempurnakan Instrumen Diagnosa dari berbagai aspek seperti formula analisanya, bobot penilaian, scoring tingkat kesehatan dan predikat hasil penilaian terhadap kondisi kinerja koperasi dan UMKM.
“Sehingga, akan diperoleh masukan yang konstruktif dalam upaya penyempurnaan Instrumen Diagnosa generasi kedua ini,” tandas Wardoyo.
Pembicara lain, Dosen Universitas Bakrie Jakarta Dr Suwandi berharap Instrumen Diagnosa KUMKM bisa segera dioperasikan di seluruh Indonesia. Karena, KUMKM amat membutuhkan hal itu bagi penataan usahanya.
“Ada koperasi sehat dan tidak sehat, aktif dan tidak aktif, dan bahkan ada koperasi papan nama, dan sebagainya. Begitu juga ada UKM yang seumur-umur tidak pernah naik kelas. Mereka itu sangat membutuhkan restrukturisasi usaha melalui Instrumen Diagnosa KUMKM ini,” papar Suwandi.
Suwandi pun meminta agar Instrumen Diagnosa KUMKM lebih fokus pada skema restrukturisasi menyangkut aspek usaha yang dijalankan, aset dan modal, serta utang. Misalnya terkait utang, ada eksternal dimana yang merestrukturisasi adalah pihak kreditur terhadap koperasi. Ada juga internal dimana yang merestrukturisasi adalah koperasi terhadap anggotanya. “Menyangkut aspek kelembagaan, Instrumen Diagnosa KUMKM bisa fokus pada legalitas, organisasi, manajemen, dan keanggotaan,” ujarnya.
Meski begitu, Suwandi mengakui masih terdapat kendala dalam penerapan Instrumen Diagnosa KUMKM. “Tidak mudah menimbulkan kebutuhan restrukturisasi usaha. Pihak KUMKM merasa cukup, tidak ada masalah, hingga resistensi kehadiran pihak luar. Kendala bagi Pembina KUMKM menyangkut ketersediaan SDM, jangkauan di lapangan, anggaran, pemahaman terhadap KUMKM, hingga sosialisasi program early warning system atau EWS tersebut,” katanya.
Beda Pendekatan
Sementara itu, dalam sambutan penutupnya, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik menegaskan bahwa meski banyak sistem yang diterapkan di beberapa kedeputian Kemenkop UKM, namun Instrumen Diagnosa memiliki pendekatan yang berbeda. Di Deputi Kelembagaan ada sistem pemeringkatan, di Deputi SDM ada Lamikro, Deputi Pengawasan juga memiliki sistem pengawasan koperasi, dan sebagainya.
“Kalau yang EWS atau Instrumen Diagnosa ini bisa dijadikan sebagai pedoman manual atau sebagai alat untuk melihat kondisi dirinya sendiri. Itu bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki diri,” jelas Damanik.
Artinya, lanjut Damanik, hasil dari Instrumen Diagnosa KUMKM ini bukan sebagai pengantar atau bisa dipakai untuk mendapatkan kredit perbankan. “Tapi, hasil itu bisa dijadikan patokan dasar bila laporannya benar,” ujarnya.
Menurut Damanik, hasil dari Instrumen Diagnosa KUMKM ini akan memberikan koperasi atau UKM itu masuk klasifikasi mana, A, B, C, atau klasifikasi D.
“Oleh karena itu, saya berharap Instrumen Diagnosa KUMKM bisa segera diluncurkan, karena sudah terlalu lama dalam pembahasan. Bila setelah diluncurkan ada koreksi ya sesuaikan saja dengan proses yang terjadi di lapangan. Koreksi itu hal yang alami dan lumrah,” ujar Damanik lebih lanjut. (Gan)
Berita Terkini
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesraTerkini Ekonomi dan Bisnis Lainnya
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi dan Bisnis • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi dan Bisnis • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi dan Bisnis • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi dan Bisnis • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi dan Bisnis • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 12:59 WIB

