JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan, melalui kolaborasi pembiayaan pendidikan, antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Komitmen itu disampaikan Kepala LLDikti Wilayah III, Dr Henri Tambunan dalam acara Temu Media di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Kampus Bekasi, Rabu (22/4/26).
Dalam kesempatan itu, LLDikti Wilayah III menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan semakin banyak generasi muda dapat melanjutkan pendidikan tingginya, tanpa terhambat faktor ekonomi.
Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), LLDikti Wilayah III berperan aktif dalam pelaksanaan program KIP Kuliah yang kini diperkuat, melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat program KJMU.
Pada Tahun Anggaran (TA) 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp15,3 triliun untuk KIP Kuliah dengan target penerima lebih dari 1,04 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Angka itu menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
KIP Kuliah tak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga memberi bantuan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat fokus menyelesaikan studi dan mengembangkan potensi akademiknya.
Di Jakarta sendiri, pada 2025 alokasi KIP Kuliah mencapai Rp29,6 miliar untuk biaya pendidikan dan Rp65,7 miliar untuk biaya hidup, dengan total 7.828 penerima manfaat.
Henri menegaskan, keberhasilan program tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, LLDikti, hingga perguruan tinggi.
“LLDikti Wilayah III terus memastikan distribusi KIP Kuliah berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kami juga menyesuaikan alokasi kuota dengan daya tampung serta akreditasi program studi di perguruan tinggi swasta,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui program KJMU semakin memperluas jangkauan bantuan pendidikan. Pada 2026, program itu ditargetkan menjangkau lebih banyak PTS, termasuk yang berakreditasi B dan C, sehingga terbuka peluang lebih luas.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat peran perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional.
“Tak hanya berfokus pada PTN, pemerintah juga mendorong pemerataan akses melalui institusi swasta yang memiliki kapasitas dan kualitas yang terus berkembang,” katanya.
Seiring dengan penguatan kebijakan berbasis data sosial-ekonomi terintegrasi, penyaluran KIP Kuliah terus disempurnakan, agar lebih tepat sasaran, dengan prioritas kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki potensi akademik.
Melalui kolaborasi KIP Kuliah dan KJMU, LLDikti Wilayah III optimistis semakin banyak generasi muda di Jakarta yang dapat meraih pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas hidupnya.
“Pendidikan tinggi harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan tidak ada talenta muda yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegas Henri.
Upaya kolaboratif itu sekaligus menegaskan, akses pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara. Sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. (Tri Wahyuni)