KPAI: PTM Baru Dimulai, Perundungan di Sekolah Sudah Marak

0

JAKARTA (Suara Karya): Pembelajaran tatap muka (PTM) baru saja dimulai awal tahun 2022 ini, tetapi kasus perundungan (bullying) dan kekerasan seksual sudah marak di sekolah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang Januari-Juni 2022 beberapa kasus kekerasan, berupa perundungan maupun fisik di sekolah yang dilakukan peserta didik dan guru. Kasus tersebut ada yang diadukan ke KPAI dan beberapa dari media massa.

“Perundungan merupakan satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan, seperti disebut Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang hingga kini tak kunjung tuntas diselesaikan,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam siaran pers, Minggu (12/6/22).

Retno menyebut, lima kasus kekerasan oleh pendidik kepada peserta didik terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

“Dari 5 kasus itu, 3 kasus terjadi di SMP dan 2 kasus lainnya di SD. Adapun pelakunya adalah guru, yaitu dua guru olahraga dan dua guru kelas, dan 1 kasus kekerasan oleh 5 kakak senior terhadap 2 adik kelasnya.

Guru melakukan pendisiplinan kepada siswa lewat kekerasan, karena mereka ribut di kelas, siswa tidak mengembalikan buku cetak yang dipinjam dari sekolah, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan guru, serta ada siswi yang tidak ikut pembelajaran daring selama setahun dan seragamnya kekecilan saat masuk ke sekolah.

“Siswa itu kemudian disuruh keluar kelas dan sempat dibully kawan-kawannya,” tutur Retno.

Selain itu, ada kasus kekerasan psikis dimana anak-anak mengalami ketakutan atau rasa malu karena orangtua belum mampu melunasi tagihan sekolah, sehingga mereka mengalami perlakuan diskriminasi dan pembullyan. Kasus itu terjadi di Kabupaten Bantul (Yogyakarta), Banyuwangi (Jawa Timur) dan Bekasi (Jawa Barat).

Retno menceritakan kasus di Surabaya pada Januari 2022, dimana seorang guru olahraga melakukan kekerasan terhadap seorang siswa saat pembelajaran dan disaksikan oleh teman-teman sekelasnya. Kasus tersebut direkam lalu menjadi viral di media sosial.

“Orangtua korban menyatakan anaknya mengalami tekanan. Perilaku anaknya berubah setelah kasus di sekolah tersebut,” ujar Retno.

Kasus serupa terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara pada Januari 2022. Seorang guru SD dilaporkan ke polisi lantaran ‘menghukum’ 16 siswa yang ribut bersuara di kelas sebelah, lantaran tak ada guru. Siswa yang berisik disuruh makan sampah plastik.

Orangtua siswa kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. Sejumlah siswa yang dihukum mengalami trauma dan enggan masuk ke sekolah karena takut.

Pada Februari 2022, beredar video seorang siswa SMPN di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang viral di media sosial. Siswa berinisial IF (15) itu dihukum gurunya dengan dibenturkan kepalanya ke tembok kelas. Selain itu, IF juga disuruh bersihkan WC dan saling cubit telinga dengan teman lain yang juga dihukum.

Alasan guru menghukum karena siswa tidak mengumpul kembali buku cetak yang dipinjam dari sekolah. Kasus itu dilaporkan keluarga korban ke kepolisian.

Untuk itu, lanjut Retno, KPAI memberi rekomendasi agar kasus kekerasan semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan. KPAI mendorong pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk tegas memberi kebijakan afirmasi kepada anak-anak kurang beruntung dalam pendidikan, misalkan anak dari keluarga miskin, difabel, korban kekerasan dan lainnya.

“Sehingga kasus larangan mengikuti ujian kenaikan kelas maupun ujian sekolah tidak akan terulang kembali,” katanya.

KPAI juga mendorong Kemdikbudristek dan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi untuk melakukan sosialisasi ke sekolah terkait Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Ketiga, KPAI mendorong sosialisasi dan edukasi bagi para pendidik untuk memahami psikologi perkembangan anak, karena dalam hal itu termaktub dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kovensi Hak Anak (KHA). (Tri Wahyuni)