JAKARTA (Suara Karya): Anggota MPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengkritik sikap partai koalisi pengusung Prabowo Subianto/Sandiaga Uno yang kerap mempersoalkan dukungan kepala daerah kepada pasangan petahana, Jokowi/Ma’ruf Amin.
Dia menjelaskan, masalah kepala daerah mendukung dan menjadi juru kampanye capres, sudah terjadi pada saat pilpres 2014 lalu. Apakah saat itu mereka menyalahi etika?. Pasalnya, fenomena tersebut tidak seramai jelang Pilpres 2019 saat ini.
“Saya juga ingin sampaikan, jika aturan sudah menyatakan bahwa itu boleh ya buat apa diperdebatkan lagi. Yang penting tidak menyusahkan dan merugikan rakyat. Yang penting ada hak cutinya, ada aturan-aturannya. Pada intinya, saya berpendapat, pantas saja kalau temen-teman kepala daerah memberikan dukungan, tapi dengan satu catatan, tidak boleh pragmatis,” ujar Irma.
Menurut dia, jangan karena pragmatisme, kemudian mereka mendukung. “Dulu kamu sudah saya kasih kursi, saya dukung. Sekarang balas budi. Mendukung itu harus dengan ikhlas, harus berdasarkan kinerja dan fakta,” katanya menambahkan.
Sementara pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menjabarkan bahwa ada empat hal terkait soal kepala daerah mendukung capres 2019 yang perlu diperhatikan yakni, pertama dari aturan, aturan mana yang dilanggar, kedua adalah soal petahana.
Kenapa menguat dukungan itu apakah karena pertahanannya lemah atau sebaliknya pertahanan yang kuat. Yang ketiga adalah soal etika politik atau fatsun politik. Dan yang keempat adalah soal tekanan politik, ada atau tidak.
“Intinya, memang aturan membolehkan dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tidak ada aturan yang melarang mereka untuk melakukan kampanye kepada salah satu capres.
“Memang iya mereka kepala daerah adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, tapi mereka juga merupakan kader parpol yang konsekwensinya adalah mereka harus mendukung capres yang parpol itu usung, nah hal tersebut kita sulit membuktikan tapi bisa dirasakan jadi kalau anda diusung partai A akan ada konsekwensi harus memilih capres yang diusung partai A. Saya pikir di aturannya boleh, tidak masalah asal dipatuhi semua aturan yang ada, seperti ada cuti dan jangan pakai fasilitas negara. Itu poinnya,” ujarnya Pangi. (Gan)
Berita Terkini
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra
UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses PendidikanKesra
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi
Indonesia Tuan Rumah Konferensi AAAH di Bali, Bahas Penguatan SDM KesehatanKesra
Kolaborasi Collective Studios, Galleri5, dan KEK Singhasari Kembangkan Cerita Indonesia untuk Pasar GlobalKesra
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomiTerkini Politik Lainnya
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik • 20/10/2026, 12:23 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik • 10/10/2026, 10:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik • 09/10/2026, 17:56 WIB
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik • 02/10/2026, 13:53 WIB
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitik • 30/09/2026, 17:50 WIB
PRI Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Rapimnas Jadi Agenda Konsolidasi BerikutnyaPolitik • 28/09/2026, 09:16 WIB
Farah Savira Pimpin Golkar Jakarta Selatan, Terpilih AklamasiPolitik • 30/08/2026, 14:14 WIB
Ketum SOKSI Misbakhun Apresiasi Fokusmaker Bangun Sistem Konsolidasi Kuat Anak Muda Partai GolkarPolitik • 24/08/2026, 08:42 WIB
Pesta Rakyat Swadaya Jadi Bukti Nyata Refleksi Cinta Negeri dari Tanah Banten.Nusantara • 17/08/2026, 15:27 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Mengatasnamakan AMPI adalah IlegalPolitik • 31/07/2026, 11:04 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi • 31/07/2026, 00:16 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga: Segera Percepat Munas AMPIPolitik • 29/07/2026, 17:55 WIB
Ketum DPP GMNI Tegaskan Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI adalah Kebutuhan OrganisasiPolitik • 28/07/2026, 12:04 WIB
Sekjen AMPI Arief Rosyid Tekankan Pentingnya Geopolitik ASEAN dalam Silaturahmi AMPI-Majlis Belia MalaysiaPolitik • 26/07/2026, 09:41 WIB
AMPI: Revitalisasi Pengurus Perkuat Konsolidasi OrganisasiPolitik • 25/07/2026, 15:56 WIB
Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPIPolitik • 24/07/2026, 14:09 WIB
Ikuti Arahan Ketum Bahlil Soal Transformasi Kantor Golkar Jadi Rumah Aspirasi, AMPI Rayakan HUT Ke-48Politik • 28/06/2026, 18:46 WIB
KPPG Gelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Bahas Strategi Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di LegislatifPolitik • 27/06/2026, 11:56 WIB
Idul Adha 1447 H: DPP AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi di JakartaPolitik • 27/05/2026, 21:29 WIB