JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri, menyatakan pemerintah bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai kesempatan melakukan subsidy reform di saat harga dan permintaan bahan bakar minyak (BBM) turun. Hal ini bisa menghemat anggaran pemerintah dan dapat dialokasikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan, sekaligus pada akhirnya mendukung pertumbuhan energi bersih.
“Perlindungan sosial harus diberikan karena pemerintah meminta masyarakat tinggal di rumah. Jadi, pandemi harus diatasi agar ekonomi jalan,” kata Chatib dalam webinar menyambut HUT ke-4 Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) yang mengambil tema “New (Energy) Normal, How Pandemic Reshapes Indonesia’s Energy Sector”, Sabtu (6/6/2020) .
Lebih lanjut Chatib mengungkapkan, pandemi yang terjadi tahun ini juga mengakibatkan demand shock dan supply shock.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2019 Ignasius Jonan, mengatakan saat ini dunia sedang mengalami the new shock yang belum pernah dialami oleh sebagian besar orang.
Kondisi normal secara penuh hanya bisa dicapai apabila vaksin telah ditemukan dan diimplementasikan secara global. Ketidakpastian kapan akan ditemukannya vaksin ini menjadi salah satu tantangan yang besar untuk dunia, ujarnya.
Menurut Jonan, tantangan yang lebih penting dari pandemi ini adalah transisi energi, yaitu dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk keberlangsungan lingkungan.
Dia menilai transisi menuju energi bersih tidak boleh dihentikan meskipun terjadi pandemi karena pandemi ini hanya sementara.
Pada kesemptan yang sama, Ketua PYC Filda C. Yusgiantoro, menyampaikan The Ensight bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan tentang sektor energi. Tema yang dipilih berawal dari pembicaraan mengenai pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini dan bagaimana dampaknya pada sektor energi Indonesia. (Indra DH)