JAKARTA (Suara Karya): Bangsa Indonesia harus mewaspadai munculnya simbol-simbol atas nama agama, adat dan kesukuan yang semakin hari kian berkembang.
Munculnya simbol-simbol tersebut, juga sudah ditandai dengan meningkatnya eskalasi konflik antar kelompok masyarakat.
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-Polri
- Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPU
- KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
- “Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”
- Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’
- Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah Kedaluwarsa
- Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NO
Demikian dikemukakan pengamat politik dan Ketua Pendiri Nation and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih, di Jakarta, Senin (21/5).
Dia mengatakan hal itu, menyikapi kondisi bangsa dalam perjalanan 20 tahun reformasi.
“Kini 20 tahun reformasi, kita menyaksikan eskalasi konflik antar kelompok masyarakat, antar agama yang terekam jelas dari tindakan yang dilakukan, simbol-simbol dan slogan-slogan yang digunakan, termasuk merebaknya ujaran kebencian untuk dan atas nama agama, adat dan kesukuan baik di ruang publik terbuka atau media sosial,” katanya.
Juliaman mengingatkan, selama ini bibit berpikir liberal mulai ditanamkan bagi kepentingan sebagian kecil anak bangsa, yang seolah-olah liberalisasi pun menjadi tuntutan sejarah reformasi sebelum persatuan dan kesatuan merasuk.
“Inilah salah satu catatan hitam 20 tahun reformasi Indonesia,” ujarnya.
Jika kondisi di atas tidak diantisipasi lebih dini, dirinya meyakini, semakin lama akan semakin melebarkan pembelahan masyarakat di tingkatan nasional. Bahkan menjalar jauh di masyarakat pemukiman padat di perkotaan. (Gan)