Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Trending:
Suara Karya

Serikat Pekerja Pertamina Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku salah satu dari pemohon uji formil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 memberikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan UU tersebut Inkonstitusional/bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan, putusan MK tersebut telah membuktikan UU Cipta Kerja di buat secara serampangan oleh DPR dan pemerintah. UU Cipta Kerja ini cenderung berpihak kepada investor/pengusaha dan mengesampingkan nasib pekerja.

“Sudah seharusnya pembuat UU menyerap lebih banyak aspirasi pekerja/buruh, terutama terhadap UU yang memberikan dampak langsung kepada para buruh/pekerja,” kata Arie di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Selanjutnya Arie menyampaikan, dengan putusan ini maka tumbuh sedikit kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, meskipun putusannya masih memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waku 2 (dua) tahun.

“Kami FSPPB akan ikut mengawal proses perbaikan UU Ciptakerja apabila pemerintah berniat untuk memperbaikinya,” katanya.

Diketahui, pada Kamis tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan mengenai Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam amar putusannya MK mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”;
2. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen;
4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-Materi yang telah dicabut atau di ubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali;
5. Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (Bayu)

Terkini Lainnya

Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIBJaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIBKorban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIBKY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIBMembunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIBPatrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIBPakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIBMenolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIBBPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIBBPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 4): Dokumen Rahasia Uji Lab yang DilenyapkanHukum • 18/09/2026, 18:20 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIBPolemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIBMenu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi dan Bisnis • 23/08/2026, 21:54 WIBIsu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIBSoroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIBBPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIBPolresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIBInilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIBBelum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIBTak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIBImbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIBPN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIBKasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIBAda Apa Dengan Dinkes Banten, 6 Tahun Berturut-turut Selalu Jadi Temuan BPK?Hukum • 11/07/2026, 12:56 WIB

Berita Terkait