JAKARTA (Suara Karya): Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) selaku salah satu dari pemohon uji formil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 memberikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan UU tersebut Inkonstitusional/bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan, putusan MK tersebut telah membuktikan UU Cipta Kerja di buat secara serampangan oleh DPR dan pemerintah. UU Cipta Kerja ini cenderung berpihak kepada investor/pengusaha dan mengesampingkan nasib pekerja.
“Sudah seharusnya pembuat UU menyerap lebih banyak aspirasi pekerja/buruh, terutama terhadap UU yang memberikan dampak langsung kepada para buruh/pekerja,” kata Arie di Jakarta, Jumat (26/11/2021).
Selanjutnya Arie menyampaikan, dengan putusan ini maka tumbuh sedikit kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, meskipun putusannya masih memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waku 2 (dua) tahun.
“Kami FSPPB akan ikut mengawal proses perbaikan UU Ciptakerja apabila pemerintah berniat untuk memperbaikinya,” katanya.
Diketahui, pada Kamis tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan mengenai Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam amar putusannya MK mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan:
1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”;
2. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen;
4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-Materi yang telah dicabut atau di ubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali;
5. Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (Bayu)
Pilihan Untukmu
Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMAKesra
Kuliah di UT Tak Bisa Asal Lulus, Mahasiswa Dituntut Konsisten dan Jaga IntegritasKesra
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis
Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda TransformasiKesra
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum
O2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara UmumKesra
Cek Harga Sewa Apartemen di PIK 2, Mulai Rp 2,9 Jutaan SebulanMetropolitan
Spektakuler, TVRI Siarkan Piala Dunia U – 17 Sebanyak 104 PertandinganOlahraga
Pesona Senja Tepi Laut di Aloha Pasir Putih dan Land’s End PIK 2
UT Melantik 1.820 Wisudawan, Deretan Tokoh dan Pejabat Daerah jadi InspirasiKesraTerkini Lainnya
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 4): Dokumen Rahasia Uji Lab yang DilenyapkanHukum • 18/09/2026, 18:20 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi dan Bisnis • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB
Ada Apa Dengan Dinkes Banten, 6 Tahun Berturut-turut Selalu Jadi Temuan BPK?Hukum • 11/07/2026, 12:56 WIB