JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyatakan daya beli nasional (domestic purchasing power) di masyarakat dan pemerintah (government expenditure) harus dikelola dengan baik oleh negara. Sebab daya beli nasional menjadi salah satu instrument untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebuah negara.
“Penggunaan kekuatan daya beli nasional telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia. Ini untuk melindungi kepentingan nasional,” kata Pontjo di Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Dia mencontohkan, Amerika Serikat selama periode pemerintahan Presiden Donald Trump (2017-2021), Amerika menerapkan kebijakan “America First” dengan aturan turunannya “buy American and hire American. Kebijakan Trump ini, dibuat untuk melindungi kepentingan nasionalnya terutama kepentingan para pekerja dan keluarga Amerika untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Pontjo, Indonesia sendiri sebenarnya telah mulai melakukan perlindungan terhadap daya beli nasional ini. Salah satu kebijakannya adalah menerapkan kebijakan “substitusi impor (import substitution)” 35 % atau setara dengan Rp 152 triliun di tahun 2022 untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus mendorong penguatan struktur industri dalam negeri.
Kebijakan ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen pengendalian impor untuk memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri tumbuh dan berkembang guna meningkatkan daya saing bertarung di persaingan 4 global.
Niat pemerintah melalui kebijakan ini untuk meningkatkan nilai tambah domestik pada industri ini lanjut Pontjo layak untuk diapresiasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa kebijakan substitusi impor yang mendapat proteksi dengan berbagai pengaturan (lisensi, pengenaan tariff maupun hambatan non-tarif), tidak mustahil program ini akan menjadi incaran pemodal pemburu rente yang tentu akan merugikan kepentingan nasional kita.
“Oleh karena itu, strategi pencapaian target substitusi impor tersebut perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya termasuk dalam pengalokasiaan sumber daya,” jelasnya.
Dalam pengelolaan daya beli nasional, diakui Pontjo, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan, baik yang menyangkut kultur, hambatan birokrasi, kebijakan, regulasi, dan lainnya. Persoalan paling besar adalah masih berlangsungnya praktik kartel atau mafia pemburu rente (rent seeking) dalam bidang perekonomian/perdagangan di berbagai sektor.
Dari pengalaman beberapa negara yang maju dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, kartel dan mafia seperti ini hanya bisa dilawan dengan penguasaan teknologi sehingga ruang dan waktu geraknya dapat diperkecil. Dan untuk pengembangan teknologi harus didorong dengan pengelolaan daya beli nasional secara bijak dan tepat.
Menurut Pontjo, daya beli nasional harus terus diperkuat dan diberi haluan atau diarahkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Penggunaan daya beli nasional menjadi kunci bagaimana bangsa Indonesia mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri dan berdaulat untuk kepentingan nasional.
“Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi penguatan daya beli nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional termasuk untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Jangan sampai daya beli nasional justru membunuh produksi kita sendiri,” katanya. (Warso)
Berita Terkini
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesra
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum
Hadapi Gempuran AI, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Mesin InovasiKesraTerkini Ekonomi dan Bisnis Lainnya
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi dan Bisnis • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi dan Bisnis • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi dan Bisnis • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi dan Bisnis • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi dan Bisnis • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 12:59 WIB

