JAKARTA (Suara Karya): Radio Republik Indonesia (RRI) akan mengoptimalkan portal dan aplikasi RRI News sebagai wadah penyebarluasan informasi kebijakan program pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat proses pembangunan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” kata Direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, I Hendrasmo di Jakarta, Jumat (6/12/24).
Pernyataan Hendrasmo disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Kolaborasi RRI News dengan Pemerintah Daerah untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi menghadirkan narasumber, antara lain Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto; Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino; Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), R Wijaya Kusuma Wardhana; dan Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemdagri, Wahyu Suharto.
Direktur LPP RRI Hendrasmo kepada media menjelaskan, RRI menjadi penghubung dalam urusan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut memberi berbagai macam manfaat, baik dari sisi efisiensi, transparansi hingga akuntabel bagi pemerintah. Untuk masyarakat, kolaborasi bisa dirasakan dalam bentuk informasi yang akurat dan terpercaya.
“Kolaborasi ini cukup strategis untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik,” ucap Hendrasmo.
Upaya yang dilakukan RRI mendapat dukungan dari KSP. AM Putranto memaparkan peran strategis KSP dalam mendukung implementasi Asta Cita pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan asta cita. Sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” kata Putranto.
KSP memberi dukungan dengan bertransformasi menjadi lima kedeputian. “Sekarang, KSP punya lima kedeputian yang membawahi kementerian terkait,” ujarnya.
Salah satu inisiatif strategis yang disorot terkait kebijakan 8 program percepatan. Kedelapan kebijakan itu, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Soal komunikasi publik, KSP akan mengandalkan kolaborasi lembaga seperti RRI untuk menyampaikan kebijakan pemerintah. “RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi dan platform fact-checking untuk melawan hoaks,” katanya
Hal senada disampaikan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino. Ia enyoroti pentingnya strategi multi-channel dalam komunikasi publik.
“Komunikasi pemerintah harus memanfaatkan berbagai kanal untuk menjangkau lebih banyak audiens. Platform digital harus dimanfaatkan maksimal,” ucapnya.
Menurut Noudhy, strategi multi-channel adalah kunci untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi strategis pemerintah. Pendekatan itu memungkinkan pesan pemerintah tersampaikan lebih luas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing platform.
“Setiap kanal memiliki audiens yang berbeda. Sehingga konten harus disesuaikan untuk masing-masing platform,” katanya.
Ditambahkan, kolaborasi lintas lembaga akan memperkuat kehadiran pemerintah di berbagai kanal informasi. “RRI digital menjadi contoh bagaimana institusi bisa menjangkau audiens dengan lebih efektif,” ucapnya.
Strategi itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus membangun keterlibatan publik secara aktif.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi, R Wijaya Kusuma Wardhana mengatakan, media penyiaran seperti RRI sangat dibutuhkan.
“RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil. Itu bisa menjadi sebuah kekuatan jika dimanfaatkan secara optimal,” kata Wijaya.
Ia juga mengapresiasi forum yang digagas RRI untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online. “Sehingga program, kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto mengatakan, acara ini menjadi bagian dari koordinasi RRI dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kolaborasi juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, terkait implementasi Asta Cita. Misalkan, sosialisasi terkait arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.
Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Besty Charmin Simatupang menjelaskan, bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah tim humas pemprov dan pemkab/pemkot bisa mengunggah berita di Content Management System (CMS) rri.co.id atau RRI News.
“Kemudian editor portal RRI akan mempublikasikannya. Dengan lebih dari 80 microsite yang dimiliki RRI, ditambah 1 stasiun luar negeri, penyebarluasan informasi pemprov dan pemkab/pemkot akan lebih massif,” ucapnya.
Ditambahkan, publik pun lebih mudah dalam mendapat informasi dari pemerintah.
Kegiatan hari ini, lanjut Besty, diikuti sekitar 300 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov/Pemda atau Kepala Dinas dari berbagai daerah di Indonesia, mulai kawasan barat, tengah, hingga timur Indonesia. (Tri Wahyuni)