JAKARTA (Suara Karya): Kemampuan matematika siswa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan skor matematika Indonesia turun 2 poin dibanding periode sebelumnya.
Pemerintah pun menyiapkan strategi untuk memperkuat kemampuan bernalar dan memecahkan masalah siswa.
“Skor matematika turun 2 poin merupakan sinyal, kemampuan siswa kita, terutama dalam bernalar dan memecahkan masalah masih harus diperkuat,” kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Prof Toni Toharudin, dalam taklimat media terkait pengumuman hasil PISA 2025 di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Toni mengatakan, hasil PISA tidak semestinya dibaca hanya sebagai peringkat Indonesia dibanding negara lain. Lebih penting, data tersebut harus menjadi cermin untuk melihat kemampuan siswa sekaligus menentukan langkah perbaikan pembelajaran.
Karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti hasil PISA 2025 melalui penguatan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan hasil asesmen sebagai alat diagnosis, serta pendampingan bagi satuan pendidikan yang membutuhkan peningkatan capaian.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, BKPMD, Dr Rahmawati menjelaskan, persoalan utama literasi matematika bukan semata-mata kemampuan menghitung.
Tantangan yang lebih besar adalah kemampuan siswa menerjemahkan persoalan sehari-hari ke dalam bahasa matematika.
“Bukan sekadar mengomputasi, tetapi bagaimana memformulasikan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan siswa yang gagal mencapai level 2, isunya ada di sana,” kata Rahmawati.
Temuan tersebut membuat pemerintah mendorong perubahan pembelajaran matematika. Proses belajar tidak lagi cukup mengandalkan hafalan rumus, tetapi harus menguatkan pemahaman konsep, penerapan dalam kehidupan nyata, dan kemampuan memecahkan masalah.
Toni menambahkan, pemerintah telah menyiapkan empat pilar untuk menindaklanjuti hasil PISA 2025, yakni penguatan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan sistem asesmen, dan peningkatan peran keluarga.
Pada aspek guru, pemerintah melanjutkan pemenuhan kualifikasi akademik, penguatan profesionalisme, pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi pedagogik melalui pembelajaran mendalam, kompetensi digital, serta budaya belajar sepanjang hayat.
Sementara dari sisi pembelajaran, pemerintah mendorong pembelajaran mendalam, digitalisasi pembelajaran, penguatan STEM, literasi, numerasi, sains, karakter, dan kebiasaan belajar siswa.
Dalam sistem asesmen, Asesmen Nasional dan TKA akan semakin dioptimalkan sebagai instrumen untuk memetakan sekaligus mendiagnosis kemampuan siswa.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Toni menegaskan, teknologi tersebut harus digunakan untuk mendukung proses belajar, bukan menggantikan kemampuan berpikir siswa.
“AI harus diarahkan menjadi alat bantu belajar, bukan jalan pintas menggantikan proses berpikir murid,” katanya.
Menurut Toni, pembelajaran coding dan AI yang mulai diterapkan secara opsional harus membentuk siswa menjadi pengguna teknologi yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tetap harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi, numerasi, dan daya nalar.
“Prinsipnya AI harus sejalan dengan penguatan literasi, numerasi, dan daya nalar,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)