JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, pengembangan ekonomi berbasis sains dan teknologi dengan strategi triple helix harus terus ditingkatkan. Dalam strategi Triple Helix atau konsep kolaborasi kerja sama, terdapat upaya sinergetik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
“Sinergi dan kolaborasi sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya,” kata Pontjo dalam FGD bertema “Peta Jalan Penguatan Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Economy)”, pada Jumat (28/6/2024).
Menurutnya, pada era perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat ini, potensi sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara tidak menjamin keberhasilan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan. Terbukti, negara-negara yang mengembangkan ekonomi berbasis sains dan teknologi, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menumbuhkembangkan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Negara-negara yang telah menjalankan ekonomi berbasis sains dan teknologi, seperti negara-negara Eropa pada umumnya dan beberapa negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan ternyata lebih mampu mensejahterakan rakyatnya daripada negara-negara yang hanya bersandar pada kekayaan sumberdaya alam,” katanya.
Rendahnya penguasaan sains dan teknologi di Indonesia saat ini karena belum terbangunnya ekosistem inovasi nasional yang kondusif, baik itu aspek regulasi, tata kelola, alokasi sumberdaya maupun pengaturan kelembagaan. Padahal sains dan teknologi merupakan kunci utama untuk mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional, dan manufaktur konvensional menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi (Knowledge Based Economy).
Pontjo menjelaskan, dalam kolaborasi kelembagaan Triple Helix tersebut dunia usaha/industry berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggungjawab atas kemajuan teknologi bangsa ini.
Namun, pengusaha Indonesia sudah seharusnya tidak sekadar menjadi benefit seekers, tetapi juga memiliki tanggungjawab atas kepentingan nasional sebagai wujud dari kewajiban konstitusional bela negara atas bangsa dan negaranya.
“Data menunjukkan jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini menurut Pontjo masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8,76 persen), Malaysia (4,74 persen) dan Thailand (4,26 persen). Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki ratio kewirausahaan sampai 12 persen,” ujar Pontjo.
Dia menjelaskan, dalam laporan Indeks Inovasi Global (Global Inovation Index) tahun 2023 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada Nopember 2023, Indonesia masih berada pada peringkat 61 dari 132 negara di dunia.
Dengan kapasitas penguasaan sains dan teknologi seperti itu, rasanya sulit bagi Indonesia untuk menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan, serta daya saing dalam percaturan global.
“Sehingga Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sains dan teknologinya serta berkontribusi memajukan perekonomian. Karena hanya dengan pemanfaatan sains dan teknologi yang maksimal, visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dapat tercapai,” ujar Pontjo. (Boy)