JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mengajarkan pendidikan mitigasi kebencanaan di seluruh sekolah di Indonesia. Materi tersebut nantinya menjadi bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah.
“Bentuknya bukan mata pelajaran khusus, tetapi bagian dari program PPK. Isinya berupa modul pelajaran tentang dasar-dasar keterampilan hidup,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam acara Kilas Balik Kinerja Kemdikbud 2018 dan Program Kerja 2019, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Muhadjir menambahkan, pendidikan mitigasi kebencanaan sebenarnya bukan hal baru. Pendidikan itu sudah diajarkan pada sekolah yang masuk daerah rawan bencana. “Tahun depan, seluruh sekolah akan mendapat pendidikan mitigasi kebencanaan,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, pendidikan mitigasi kebencanaan semakin mendesak untuk dikenalkan kepada peserta didik sedini dan seluas mungkin. Mengingat intensitas bencana alam di Indonesia semakin sering terjadi dan tidak dapat diprediksi.
Ditambahkan, materi mitigasi kebencanaan akan diperdalam lagi. Kemdikbud akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini seperti pembuatan materi antikorupsi yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau materi kepatuhan hukum berlalu lintas dengan Kepolisian.
“Intinya masalah kebencanaan harus ada kecakapan khusus yang dilatihkan kepada para siswa,” kata Muhadjir menegaskan.
Materi mitigasi kebencanaan itu, lanjut Muhadjir, sebenarnya sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja masih sebatas muatan lokal (mulok) dan direkomendasikan di daerah-daerah rawan bencana. Namun mulai 2019, PPK yang memuat materi mitigasi bencana akan diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.
“Selama ini baru berupa mulok dan terbatas untuk sekolah di daerah rawan bencana. Presiden meminta agar materi tersebut diajarkan pada semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Isinya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing,” ucapnya.
Muhadjir menegaskan, PPK dan pendidikan mitigasi bencana tidak akan menjadi mata pelajaran tersendiri, ataupun masuk ke dalam mata pelajaran. Pendidikan itu masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler.
“Bentuknya tema-tema terintegrasi, tapi tidak masuk mata pelajaran. Karena secara struktur akan mengganggu. Mengingat mata pelajaran yang ada sekarang sudah ada tema-tema yang dipelajari,” kata Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)