JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam APBN/APBD menjadi 29 persen dan bantuan internasional sebesar 41 persen pada 2030 sebagai keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terus menerus terjadi.
Sebab dalam prediksi pemerintah hingga 2050 terjadi kerugian ekonomi pada dua dekade terakhir yang sudah mencapai kisaran 1,4 persen dari nilai PDB saat ini (2020).
“Pencapaian ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu ketika membuka Webinar, Perbaikan Tata Kelola dan Dukungan Pendanaan Perubahan Iklim di Daerah, di Jakarta.
Saat pembukaan itu, Febrio mengatakan melalui siaran pers Kementerian Keuangan Sabtu sore (25/4/2020), peningkatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan faktor katalis dalam hal pengendalian perubahan iklim, khususnya di aspek tata kelola maupun pendanaan.
Kepala BKF juga menjelaskan, bila tata kelola keuangan yang mumpuni merupakan fondasi bagi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam mengartikulasikan kebijakan-kebijakan pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Tata kelola yang baik juga akan menstimulus arus pendanaan non-publik untuk aksi pengendalian perubahan iklim.
Untuk tujuan perbaikan tata kelola, pemerintah pusat menawarkan replikasi konsep dan metodologi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) untuk mengidentifikasi capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah. Penerapan RCBT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah secara transparan dan akuntabel.
BKF menawarkan terobosan baru dalam hal pengalokasian dana publik di setiap level pemerintahan baik dari provinsi kepada kabupaten dan desa maupun dari kabupaten kepada desa, berlandaskan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yaitu melalui kerangka Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).
Disebutkan, pendekatan TAPE TAKE ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme TAPE TAKE, setiap kabupaten atau desa akan memiliki peluang mendapatkan alokasi bantuan keuangan provinsi atau Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten yang lebih besar dibandingkan kabupaten atau desa lainnya berdasarkan indikator kinerja ekologis yang telah disepakati dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati yang menjadi dasar pengalokasian.
Di sisi pendanaan, ujarnya dukungan pendanaan perubahan iklim dari luar Indonesia seperti Green Climate Fund (GCF) diharapkan mampu dimanfaatkan oleh daerah sebagai alternatif pembiayaan non-publik. BKF selaku National Designated Authority the Green Climate Fund (NDA GCF), menjadi penghubung utama (focal point) antara Indonesia dengan GCF. Pemrakarsa proyek perubahan iklim nasional dapat mengajukan proposal pendanaan GCF kepada Sekretariat NDA GCF Indonesia setiap saat.
Sejauh ini, ujarnya NDA GCF Indonesia telah menerima 167 usulan proyek mitigasi dan atau adaptasi perubahan iklim dengan total permohonan pendanaan sebesar 1,3 Miliar dolar AS yang berasal dari berbagai entitas nasional seperti lembaga pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional, asosiasi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat lokal.
Dia mengatakan dalam pendanaan, saat ini usulan proyek telah tersaring menjadi 47 usulan Concept Note dengan total kebutuhan pendanaan sebesar 700 juta dolar AS. Dari 47 usulan tersebut, terdapat empat Concept Note berasal dari inisiatif pemerintah daerah yakni, Konsorsium Bappeda Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku dengan proyek peningkatan kapasitas pemda dan stakeholdernya, Bappeda Maluku proyek adaptasi dan mitigasi ekosistem Mangrove di Pulau Aru, Pemerintah Kota Jambi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mitigasi GRK, dan (4) Pokja REDD+ Kalimantan Barat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dengan proyek mitigasi provinsi dalam mencapai target perubahan iklim nasional. (Indra)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Ekonomi Lainnya
70 Persen Harga Rokok Masuk Kas Negara, Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga KerjaEkonomi • 19/11/2026, 14:41 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi • 15/10/2026, 17:51 WIB
CBUT Raih Top Corporate Award 2026, Kantongi Laba Rp169,66 Miliar pada Semester IEkonomi • 15/10/2026, 12:59 WIB
