Kantor ATR-BPN Kabupaten Tangerang. (Foto Wisnu Bangun)
Oleh Wartawan Senior Wisnu Bangun
Reformasi birokrasi di tubuh Badan Pertanahan Nasional tidak harus selalu menunggu instruksi dan cetak biru dari Jakarta.
Sebuah terobosan besar berskala nasional justru bisa lahir dari ruang kerja daerah yang setiap harinya dikepung oleh ribuan berkas sengketa, seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Provinsi Banten, dengan segala kompleksitas agrarianya, sangat ideal untuk mengambil peran sebagai proyek percontohan nasional dalam memangkas benang kusut pelayanan sertifikat tanah melalui digitalisasi hulu.
Ruh dari gagasan ini bermula dari diskusi mendalam penulis dengan Dr. Cucu Sudrajat, S.IP., M.H., Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang.
Sebagai figur yang kerap dihadirkan sebagai saksi ahli dalam berbagai persidangan sengketa hukum pertanahan, ia memetakan bahwa hambatan terbesar pelayanan bersumber dari validitas fisik warkah tanah yang diajukan oleh pemohon di tingkat tapak.
Banyak berkas yang masuk ke loket pendaftaran masih mengalami cacat administrasi, mulai dari ketidakjelasan asal-usul tanah, kerancuan silsilah waris, hingga sengketa batas lahan yang belum tuntas.
Masalah administrasi di tingkat hulu ini kemudian bermuara di Kantor Pertanahan, menciptakan tumpukan berkas yang menggunung dan citra pelayanan yang lambat.
Situasi tersebut diperparah oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ekstrem.
Di bawah kendali divisi kerja Pak Cucu, jumlah ASN yang memiliki kewenangan legal sebagai verifikator resmi hanya satu hingga dua orang.
Beban kerja harian yang luar biasa besar terpaksa ditopang oleh tenaga honorer.
Padahal, setiap lembar sertifikat tanah menuntut ketelitian absolut; kecerobohan sekecil apa pun berpotensi melahirkan konsekuensi hukum pidana di masa depan.
Risiko hukum ini bukan sekadar bayangan. Kasus korupsi dan tumpang tindih lahan masif—seperti runtuhnya kepastian hukum pada penerbitan sertifikat kawasan perairan Pagar Laut di Tangerang yang berujung pada sanksi berat delapan pejabat pertanahan oleh Menteri ATR/BPN—menjadi bukti otentik.
Ketika validasi dokumen awal di tingkat bawah tidak berjalan dengan transparan, instansi hilir seperti BPN yang pada akhirnya harus menanggung konsekuensi hukum dan hantaman sentimen negatif publik.
Di sisi lain, BPN terus ditekan oleh target sertifikasi yang masif melalui Program Strategis Nasional seperti PTSL, sekaligus akselerasi transformasi digital.
Namun, digitalisasi pelayanan tidak akan pernah berjalan optimal jika data fisik atau analog yang disuplai dari bawah masih karut-marut.
Digitalisasi tanpa validasi hulu hanya akan memindahkan antrean fisik menjadi antrean digital yang sama macetnya.
Oleh karena itu, diperlukan reposisi kebijakan yang radikal melalui sebuah regulasi resmi berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten yang mewajibkan penerapan Standard Operating Procedure Pra-Loket.
Melalui aturan ini, Kanwil BPN Banten menyebarkan blangko administrasi standar yang komprehensif ke tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan se-Provinsi Banten.
Blangko ini merangkum seluruh persyaratan mutlak, termasuk ruang tanda tangan validasi dari Lurah/Kepala Desa dan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.
Jika pada pemeriksaan awal di loket BPN ditemukan adanya kolom yang belum terisi atau belum disahkan oleh pejabat wilayah, petugas harus tegas langsung mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon saat itu juga.
Dokumen yang tidak lengkap sama sekali tidak boleh masuk ke dalam sistem atau disimpan di laci kantor BPN.
Langkah ini tidak hanya akan memangkas beban kerja operasional BPN secara drastis, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang preventif.
Dengan memindahkan beban pembuktian administrasi awal ke tingkat Kelurahan dan Kecamatan, BPN akan terlindungi secara hukum apabila di kemudian hari ditemukan manipulasi data atau pemalsuan warkah.
Karakteristik pertanahan Banten yang kompleks menjadikannya laboratorium terbaik.
Jika Kanwil BPN Banten sukses menerbitkan SK dan menerapkan sistem ini, Banten akan melahirkan sebuah terobosan monumental yang layak menjadi pilot project nasional bagi Kanwil BPN lain di seluruh Indonesia.
Sudah saatnya reformasi birokrasi pertanahan dimulai dengan membenahi hulu, dan Banten sangat siap memimpin perubahan tersebut.
________________________________________
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Opini & Editorial Lainnya
Isu Blackout Jawa-Bali: Ada Apa dengan PLTU Suralaya?Nusantara • 16/08/2026, 21:27 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Analisis Strategis Properti Pasutri Muda di Kota Serang: Menakar Efisiensi Jarak Fasilitas PublikEkonomi • 15/08/2026, 13:20 WIB
Infrastruktur Masih Amburadul Bank Banten Malah Ganti Logo, Apa Kabar RKUD Tangerang Raya?Ekonomi • 06/08/2026, 22:33 WIB
Sipitak dari Hokian: Kisah Ketulusan dan Kedermawanan Julianto LimansHiburan • 03/08/2026, 19:53 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi • 31/07/2026, 00:16 WIB
Sipitak dari Hokian: Kisah Ketulusan dan Kedermawanan Julianto LimansMetropolitan • 30/07/2026, 19:26 WIB
Sisi Humanis Arif Agus Rakhman: Pejabat Banten yang Jaga Adab dan Sembunyikan Jabatan dari AnakOpini & Editorial • 29/07/2026, 13:52 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Pelabuhan Bojonegara: Mengalirkan Dividen Maritim ke Kas DaerahNusantara • 09/07/2026, 08:46 WIB
Pelabuhan Bojonegara: Gubernur Banten Tak Boleh Lengah, Amankan Kuota 70 Persen Pekerja LokalEkonomi • 07/07/2026, 12:42 WIB
Hallo Pak Andra Soni: Mengunci “Pintu Belakang” Korupsi Rekrutmen BUMD BantenHukum • 05/07/2026, 17:08 WIB
Pelabuhan Bojonegara: Mengurai Jalur Neraka Menuju Episentrum Maritim BantenKesra • 05/07/2026, 15:29 WIB
Bersatu demi Negeri: Rekonsiliasi Emas Pelindo dan Swasta di BojonegaraHukum • 03/07/2026, 13:09 WIB
Sudah Diresmikan Presiden, Pelabuhan Bojonegara Gagal DibangunNusantara • 02/07/2026, 22:07 WIB
Tantangan Partai Golkar Masa DatangOpini & Editorial • 05/03/2020, 21:17 WIB