Seri 3 dari 5
BANTEN (Suara Karya) – Pelabuhan Bojonegara yang digadang-gadang sebagai solusi emas untuk melancarkan roda perekonomian nasional kini memerlukan langkah taktis di sektor darat.
Setelah mangkrak selama lebih dari dua dekade, pelabuhan ini tidak boleh dibiarkan menjadi episentrum kemacetan baru yang menghambat mobilitas regional.
Kemacetan arus lalu lintas yang kerap mengular hingga beberapa kilometer menjelang gerbang pelabuhan harus segera dicarikan solusi komprehensif; semua demi menjaga efisiensi waktu serta menekan biaya logistik secara masif.
Pemerintah daerah setempat sebenarnya sudah mengambil langkah untuk menghadapi carut-marutnya kondisi lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, upaya pembatasan tersebut dinilai tidak efektif.
Dalam kacamata kebijakan publik, menerapkan larangan beroperasi bagi kendaraan besar pada jam-jam tertentu untuk mengatasi macet adalah langkah yang kurang tepat.
Langkah ini ibarat membakar lumbung demi membunuh seekor tikus; sebuah kebijakan yang ingin menyelesaikan masalah kemacetan, tetapi justru berisiko melumpuhkan urat nadi perekonomian daerah.
Pengambil kebijakan mestinya memahami bahwa sebagai infrastruktur industri berskala global, Pelabuhan Bojonegara memang membutuhkan kepastian operasional logistik selama 24 jam tanpa sekat pembatasan waktu.
Solusi cerdasnya bukan dengan membatasi pergerakan armada logistik; melainkan menaikkan kapasitas serta kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan, baik di koridor utama maupun jalur sirip di sekeliling kawasan pelabuhan.
Jalan Raya Bojonegara-Puloampel saat ini memang sedang memikul beban berat akibat tingginya volume kendaraan logistik, termasuk armada angkutan tambang galian.
Ini adalah konsekuensi logis dari berkembangnya sebuah kawasan; sebuah kemajuan ekonomi yang mutlak memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
Sempitnya jalur darat eksisting—yang saat ini hanya berupa satu jalur dengan dua lajur—memerlukan intervensi fisik segera.
Pelebaran jalur ini bukan hanya demi kepentingan Pelabuhan Bojonegara yang diharapkan menjadi mesin pencetak uang bagi pendapatan negara dan daerah; tetapi juga untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan umum, sekaligus menjaga kenyamanan warga lokal.
Berangkat dari kebutuhan mendesak tersebut, saya mengusulkan pemikiran kepada seluruh pemegang otoritas agar menerapkan pembenahan radikal terhadap akses darat Pelabuhan Bojonegara.
Momentum emas ini harus segera ditangkap oleh pemerintah.
Pasalnya, nilai pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dan pembangunan jalur cincin (ring road) menuju berbagai kawasan industri di Banten saat ini masih relatif murah; jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan wilayah industri penyangga ibu kota lainnya.
Menunda eksekusi pengadaan tanah hanya akan melambungkan harga properti di masa depan; sebuah kelalaian yang pada akhirnya membebani anggaran negara dan memperlambat konektivitas logistik antar-kawasan industri.
Oleh karena itu, percepatan pembebasan lahan harus menjadi prioritas utama yang dilakukan saat ini juga, sebelum spekulasi tanah mengunci ruang gerak pembangunan.
Sebagai wujud kontribusi nyata, saya mengambil peran aktif dari hulu ke hilir dengan menyusun dan menyodorkan rekomendasi “Cetak Biru Integrasi Akses Logistik Bojonegara” kepada Komisi V DPR RI dan Dinas PUPR Provinsi Banten.
Dari sisi hulu, saya mendorong percepatan realisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) serta Detailed Engineering Design (DED) yang saat ini tengah dilelang oleh Pemprov Banten menggunakan dana APBD 2026.
Dorongan taktis ini bertujuan memastikan perluasan lahan koridor utama jalan nasional dari simpang Cilegon Timur menuju gerbang pelabuhan memiliki basis data yang matang; sehingga proses di lapangan kelak bebas dari potensi kendala sosial.
Bergerak ke tengah jalur, saya menggalang desakan agar Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan skema pendanaan inovatif, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna mendanai fisik konstruksi beton tebal (rigid pavement).
Konstruksi ini sangat krusial; jalan harus mampu menahan beban truk industri berat dalam jangka panjang.
Sedangkan di bagian hilir, saya menawarkan solusi berupa skema kolaborasi pembiayaan (konsorsium) antara industri galangan kapal, korporasi pertambangan lokal, dan PT Pelindo untuk membangun jalur khusus angkutan berat.
Jalur ini harus terpisah dari jalur mobilitas harian masyarakat.
Melalui dorongan nyata dari hulu ke hilir ini, tulisan ini diposisikan sebagai instrumen penggerak utama untuk mendobrak lambatnya birokrasi infrastruktur.
Kita harus memastikan jalan nasional koridor Serdang-Bojonegara-Merak serta jalur cincin logistik segera diperlebar; agar arus barang menuju Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dan area dermaga utama mengalir tanpa hambatan demi menopang pertumbuhan ekonomi makro Banten.
(Oleh: Wartawan Senior, Wisnu Bangun)