JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melakukan pembenahan kurikulum pada sejumlah bidang keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama pada rumpun Bisnis dan Manajemen, yang dinilai jadi penyumbang terbesar angka pengangguran lulusan SMK.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmendiksus), Tatang Muttaqin mengatakan, tingginya angka pengangguran pada jurusan itu bukan semata karena kualitas lulusan yang rendah, tetapi lantaran jumlah muridnya yang terlalu banyak dibanding program keahlian lain.
“Bidang bisnis dan manajemen masih menyumbang angka pengangguran lulusan SMK. Itu karena jumlah siswanya yang terlalu banyak. Untuk itu diperlukan penyesuaian, agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Tatang usai peluncuran Pelaksanaan Tracer Study (Penelusuran Tamatan) SMK 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/26).
Menurut Tatang, Kemendikdasmen tidak akan terburu-buru menutup program keahlian yang sudah ada. Sebaliknya, pemerintah memilih memperbarui isi pembelajaran agar lebih relevan dengan perkembangan industri.
“Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat materi kewirausahaan, sehingga lulusan tak hanya berorientasi mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Selain itu, konten pembelajaran pada program keahlian bisnis dan manajemen juga akan diperbarui mengikuti perubahan dunia usaha, seperti memasukkan kompetensi digital marketing, pemanfaatan teknologi digital, hingga praktik bisnis berbasis platform daring.
“Kalau dulu fokus pada pemasaran konvensional, sekarang harus bergeser ke digital marketing. Siswa SMK harus dibiasakan berkolaborasi dengan UMKM dan dunia usaha, sehingga memperoleh pengalaman kerja yang nyata sejak di bangku sekolah,” katanya.
Tak hanya pada bidang bisnis dan manajemen, penyesuaian kurikulum juga dilakukan pada program keahlian lain. Di sektor pertanian, misalkan, pembelajaran mulai diarahkan pada mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi modern agar lulusan sesuai dengan kebutuhan industri pangan nasional.
Kemendikdasmen juga tengah mengkaji penyempurnaan spektrum keahlian SMK secara nasional. Namun, perubahan itu tidak bisa dilakukan secara instan karena harus mempertimbangkan kesiapan guru, sarana praktik, serta kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah.
Direktur SMK Kemendikdasmen,
Arie Wibowo Khurniawan menambahkan, pemerintah kini semakin menekankan pentingnya kesesuaian antara pembukaan program keahlian dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di daerah.
Ditambahkan, pendirian program keahlian baru harus didukung mitra industri yang jelas, agar lulusan SMK memiliki peluang kerja yang lebih besar.
“Ke depan, pendirian program keahlian harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan didukung mitra industri. Jangan sampai daerah yang potensinya perikanan atau pertanian justru membuka program yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja setempat,” ujar Arie.
Ia menjelaskan, pemerintah juga mendorong sekolah menjalin kolaborasi dengan industri kecil, menengah, maupun berbagai program nasional agar lulusan memiliki pengalaman kerja yang lebih relevan.
Untuk sementara, lanjut Arie, pemerintah belum akan menutup jurusan secara drastis. Langkah yang ditempuh adalah memperkaya konten pembelajaran sambil menyelesaikan kajian penyempurnaan spektrum keahlian SMK secara nasional.
“Kami memilih melakukan transisi secara bertahap. Konten kurikulum diperbaiki lebih dulu sesuai kebutuhan industri. Setelah seluruh kajian selesai, baru dilakukan penyesuaian spektrum keahlian secara nasional,” katanya.
Melalui pembaruan kurikulum, penguatan kewirausahaan, dan penyelarasan yang lebih erat dengan dunia usaha dan dunia industri, Kemendikdasmen berharap lulusan SMK semakin adaptif terhadap perubahan pasar kerja, sekaligus menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. (Tri Wahyuni)