Oleh: Wisnu Bangun
JAKARTA (Suara Karya) – Jalur tata kelola logistik laut yang mengatur rantai pasok batu bara dari dermaga tambang menuju terminal bongkar muat PLTU Suralaya kini secara resmi sedang berada di bawah radar pengawasan hukum Kortas Tipidkor Polri.
Setelah Kortas Tipidkor Polri menaikkan status pengadaan batu bara ke tahap penyidikan, tabir mengenai siasat permainan spesifikasi bahan bakar mulai terkuak menyusul laporan investigasi pada <a href=”https://suarakarya.co.id”>Menolak Jinak di Suralaya Bagian 1</a> yang telah terbit sebelumnya.
Praktik lancung ini tidak terjadi di ruang pembakaran, melainkan berpangkal dari dokumen administrasi rantai pasok batu bara sejak di hulu.
Berdasarkan dokumen manifes pengiriman yang dihimpun, terdapat indikasi kuat mengenai penurunan paksa (downgrading) spesifikasi komoditas secara sengaja.
Modus utama yang digunakan para oknum adalah memanipulasi sertifikat analisis kualitas bahan bakar (Certificate of Analysis).
Di atas kertas, batuan yang dikirim dari pelabuhan muat dicatat sebagai batu bara kalori tinggi dengan standar harga premium.
Namun saat kapal tongkang bersandar dan muatan dibongkar di Suralaya, pasokan yang masuk ke coal yard justru berupa batuan berkalori rendah.
Manipulasi Rantai Pasok Batu Bara dan Selisih Harga
Permainan spesifikasi kalori ini memunculkan margin keuntungan ilegal yang sangat masif bagi vendor penyedia jasa logistik.
Selisih harga antara batu bara kualitas premium dengan kualitas rendah inilah yang diduga mengalir ke kantong para pemburu rente.
Anehnya, pengawasan internal di lapangan seolah tidak berdaya mendeteksi kejanggalan tonase dan kualitas pembakaran yang merosot.
Petugas di lapangan dipaksa menerima pasokan tersebut demi menjaga status operasional pembangkit agar tidak mengalami blackout.
Menara jaringan transmisi listrik SUTET di sekitar jalur jalan tol Tangerang
Dampaknya, blok mesin tua Unit 1–7 terpaksa bekerja dua kali lebih keras untuk membakar volume batuan yang jauh lebih banyak.
Penurunan efisiensi termal ini secara otomatis mempercepat laju kerusakan mekanis pada komponen pipa boiler yang tidak didesain untuk kalori rendah.
Praktik manipulasi berlapis inilah yang membuat angka kerugian negara membengkak drastis hingga menyentuh angka estimasi awal Rp5 triliun.
(Bersambung ke Bagian 3: Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 Triliun)