Oleh: Wartawan Senior, Wisnu Bangun
JAKARTA (Suara Karya) – Jika di hulu kita melihat bagaimana truk-truk mengangkut “batu bara sampah” dari mulut tambang ilegal, maka di hilir—di balik meja-meja ber-AC yang rapi—skandal ini menemukan otak aslinya.
Uang negara sebesar Rp5 triliun tidak akan mungkin mengalir begitu saja dari kas pusat di Jakarta ke rekening vendor bayangan tanpa adanya “lampu hijau” dari dalam benteng PLTU Suralaya.
Secara prosedur, setiap pasokan energi yang masuk wajib melewati verifikasi ketat.
Ketika hasil laboratorium menunjukkan bahwa batu bara yang dikirim memiliki kadar kalori rendah dan tinggi sulfur, sistem seharusnya otomatis mengunci pembayaran.
Vendor tidak boleh menerima sepeser pun uang negara karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi kontrak.
Namun, di sinilah keajaiban birokrasi itu terjadi.
Sebuah dokumen yang kemudian disebut-sebut sebagai “Rekomendasi Sakti” diterbitkan secara sepihak dari balik meja verifikator Suralaya.
Surat persetujuan khusus ini menyatakan bahwa batu bara tersebut “layak terima” demi alasan menjaga pasokan energi nasional.
Tanda tangan di atas lembar verifikasi inilah yang menjadi kunci pembuka gembok.
Dokumen sakti tersebut kemudian terbang ke Jakarta, menjadi dasar hukum bagi kas induk perusahaan untuk mencairkan termin pembayaran hingga menembus angka fantastis: Rp5 triliun.
Jakarta, dalam hal ini, diposisikan sebagai pihak atas yang hanya menerima laporan bersih di atas kertas.
Lolosnya dokumen-dokumen administrasi cacat ini ke Jakarta bukanlah tanpa cela.
Di balik dinding tebal PLTU Suralaya, loyalitas ternyata memiliki batas harga.
Rantai kebohongan Rp5 triliun ini pada akhirnya retak bukan karena kecanggihan sistem pengawasan dari luar, melainkan akibat perang dingin perebutan kursi empuk di jajaran manajemen.
Sumber terpercaya menyebutkan, informasi sensitif dari balik pintu-pintu tertutup ruang rapat secara konsisten mengalir keluar ke meja redaksi.
Kebocoran ini adalah ekses langsung dari persaingan internal di jajaran elit.
Faksi yang terpinggirkan enggan terus-menerus pasang badan atas dosa operasional batu bara sampah yang dinikmati oleh lingkaran inti.
Mereka tahu, jika kapal ini karam akibat penyidikan Kortas Tipidkor Polri, mereka harus punya sekoci.
Caranya adalah dengan memastikan seluruh dokumen ‘Rekomendasi Sakti’ ini mendarat di tangan yang tepat.
Permainan bocor karena keserakahan yang tidak merata di antara para pejabat yang duduk di kursi empuk tersebut.
Informasi terbaru dari sumber tepercaya di dalam koridor manajemen bahkan membisikkan situasi terkini.
Ruang direksi sedang dilanda kepanikan hebat.
Mereka yang semula abai kini kasak-kusuk menyusun strategi jawaban karena menyadari Suara Karya memegang kartu truf yang terlalu banyak dan terlalu akurat.
Namun, dengan adanya cantolan di dalam rahim Suralaya sendiri, setiap langkah perlawanan atau bantahan normatif yang sedang mereka rancang sudah terbaca sebelum sempat dituliskan.
Kepanikan kini melanda ruang direksi.
Ketika satu per satu borok administrasi telanjur telanjang di hadapan publik, para pejabat yang semula saling melindungi kini mulai saling tuduh.
Mereka berupaya menyelamatkan leher dan kursi masing-masing dari jerat hukum Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 UU Tipikor.
Dokumen manipulatif dari meja Suralaya mungkin berhasil mengelabui sistem administrasi di Jakarta hingga triliunan rupiah cair ke daerah tambang.
Namun, ada satu hal yang tidak bisa dikelabui oleh selembar kertas rekomendasi: ruang bakar boiler PLTU Suralaya yang kian sekarat akibat pasokan batu bara sampah.
Ketika mesin-mesin raksasa ini mulai mogok secara permanen, kolaborasi dosa ini tidak bisa lagi disembunyikan.
Siapa yang akan pertama kali bernyanyi di hadapan penyidik?
(Bersambung ke Bagian 8: “Saling Sikut di Kursi Empuk: Babak Belur Faksi Internal Suralaya”)