JAKARTA (Suara Karya): Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah di tengah paparan asap kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka opsi pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), jika kondisi lingkungan belum memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Namun, pemerintah pusat telah memberikan prosedur tetap agar keselamatan dan kesehatan murid menjadi pertimbangan utama.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena kebijakan pembelajaran itu memang secara kelembagaan otoritasnya ada pada pemerintah daerah. Tetapi keselamatan dan kesehatan murid harus tetap diutamakan,” kata Abdul Mu’ti ketika ditanya media usai menutup kegiatan Puncak Festival Handai Indonesia 2026, di Jakarta, Jumat (21/8/26).
Abdul Mu’ti menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh bukan sesuatu yang asing bagi dunia pendidikan Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah membuat sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua memiliki pengalaman dalam menjalankan pembelajaran berbasis daring.
“Secara teknologi, waktu pandemi covid-19 kita sudah sempat terbiasa ya dengan pembelajaran daring,” ujarnya.
Dia berharap langkah tersebut dapat memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan anak-anak.
“Mudah-mudahan dengan kebijakan ini anak-anak kita dapat tetap terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya, dan tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan asap bisa segera diatasi,” tutur Abdul Mu’ti.
Fokus Penanganan NTT
Selain menghadapi persoalan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Kemendikdasmen saat ini juga memusatkan perhatian pada pemulihan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa berkekuatan besar.
Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari pemerintah daerah terkait kondisi pembelajaran di wilayah terdampak asap. Pada saat bersamaan, Kemendikdasmen juga tengah melakukan penanganan pendidikan di NTT.
“Kami masih menunggu perkembangan dari masing-masing daerah, karena kami juga pada saat yang sama fokus di NTT, yang terdampak gempa dengan magnitudo yang cukup tinggi,” katanya.
Untuk NTT, Kemendikdasmen telah mengirim tim ke daerah terdampak dan mulai membangun tenda-tenda pembelajaran darurat. Langkah tersebut dilakukan agar anak-anak tetap mendapat layanan pendidikan meski kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.
“Kami juga sudah mengirimkan tim dan sudah mulai membangun tenda-tenda pembelajaran darurat untuk anak-anak supaya bisa belajar,” ujar Abdul Mu’ti.
Namun, pelaksanaan pembelajaran di wilayah terdampak gempa masih sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan. Pasalnya, gempa susulan masih terus terjadi sehingga aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama.
“Situasinya memang masih sangat bergantung perkembangan, yang memang gempa-gempa susulan masih terus terjadi,” katanya.
Abdul Mu’ti menegaskan, baik dalam menghadapi bencana asap di Kalimantan maupun gempa di NTT, prinsip Kemendikdasmen tetap sama, yakni memastikan keselamatan peserta didik sekaligus menjaga keberlangsungan pembelajaran.
“Intinya adalah bagaimana keselamatan murid tetap kita utamakan dan pembelajaran dapat dilaksanakan sepanjang tetap menjamin keselamatan dari semua murid kita,” tegasnya.
Terkait kemungkinan meminta izin Presiden untuk mengambil kebijakan khusus akibat kondisi asap dan dampaknya terhadap kesehatan anak, Abdul Mu’ti menyatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai cukup untuk pelaksanaan kebijakan pembelajaran di lapangan. (Tri Wahyuni)