Sekda Banten Deden Apriandi. (Foto arsp Biro Adpim)
SERANG (Suara Karya) – Kas daerah Provinsi Banten dipastikan bakal terjun bebas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
Postur APBD Banten 2027 diproyeksikan merosot tajam hingga tersisa Rp9,51 triliun akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Krisis fiskal yang menghantui ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah ekstrem.
Di antaranya memangkas habis anggaran tenaga ahli Pemprov Banten eksternal yang pada tahun 2026 ini, nilainya sangat fantastis, yakni mencapai Rp55,47 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi mengatakan, bahwa dalam penggodokan anggaran 2027, Pemprov Banten tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan efisiensi radikal.
Sisa napas fiskal yang sangat tipis akan diprioritaskan penuh untuk memaksimalkan belanja wajib, terutama mengamankan alokasi gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) internal agar terhindar dari ancaman pemutusan kontrak sepihak.
“Kami harus rasional melihat kemampuan keuangan daerah. Penataan ulang dan pengurangan pos penunjang kebijakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini sedang dihitung secara matang,” tutur Deden saat dalam keterangannya kemarin.
Dampak dari rasionalisasi anggaran ini, kata Deden dipastikan bakal langsung menutup kesempatan kerja bagi sekitar 1.853 tenaga ahli yang selama ini tersebar di hampir seluruh OPD Banten.
Karena status mereka merupakan tenaga kontrak pihak ketiga yang habis masa berlakunya di tiap akhir tahun, pemotongan anggaran ini akan merumahkan ribuan konsultan tersebut per 1 Januari 2027.
Deden menjelaskan Dinas ESDM tercatat menjadi sektor dengan kehilangan kuota terbesar yaitu 112 personel, disusul Dinas Kominfo dengan 41 personel, dan Dispora sebanyak 33 personel IT.
Bukan rahasia lagi, desakan publik untuk membersihkan pos anggaran tenaga ahli Pemprov Banten senilai puluhan miliar ini juga dipicu oleh aroma miring di lingkungan birokrasi KP3B.
Banyaknya paket jasa tenaga ahli selama ini diduga kuat sarat dengan muatan akomodasi politik atau pos “titipan” untuk membayar utang jasa pasca-kontestasi Pilkada, tanpa adanya indikator kinerja (KPI) yang transparan kepada masyarakat.
Pakar Ekonomi dan Hukum Intan Widiasih, mengatakan bahwa kondisi tersebut justru sangat baik bagi Pemprov Banten, agar dapat melakukan pembersihan birokrasi dari praktik balas budi politik yang membebani keuangan daerah.
“Terlepas dari terjun bebas yang mencapai Rp9,51 triliun, atau tidak, tenaga ahli memang tidak boleh dipakai, karena Pemprov Banten sudah menggarkan cukup besar untuk bayar P3K,” kata Intan.
Intan menegaskan, krisis keuangan ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Banten untuk menyortir mana yang benar-benar perlu dan mana yang sekedar perlu.
“Jika negara sedang defisit, pos-pos akomodasi politik seperti ini yang wajib pertama kali dipangkas habis demi hukum,” tegasnya. (Wisnu Bangun)
Berita Terkini
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomiTerkini Metropolitan Lainnya
Magnet Baru Festival Musik dan Kreativitas Anak Muda di PIK 2Metropolitan • 21/11/2026, 10:24 WIB
Ikutan Serunya Gowes Pagi di Jalur Sepeda Tepi Pantai PIK 2Metropolitan • 18/11/2026, 15:25 WIB
Cek Harga Sewa Apartemen di PIK 2, Mulai Rp 2,9 Jutaan SebulanMetropolitan • 16/11/2026, 14:02 WIB
Panduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan SerangMetropolitan • 13/11/2026, 14:08 WIB
Netizen Pertanyakan Keabsahan Sejumlah Sertifikat Pendiri Book ClubMetropolitan • 08/11/2026, 21:49 WIB
HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan Serukan Kemandirian Bangsa dan Penguatan DemokrasiMetropolitan • 29/10/2026, 08:03 WIB
BPN Banten Dobrak Birokrasi: Balik Nama Sertifikat Pertanahan Makro PIK 2 Selesai Tepat WaktuMetropolitan • 23/10/2026, 11:27 WIB
Inovasi Kota Pintar: Suara Karya Soroti Arah Pembangunan Berbasis AI di PIK 2Metropolitan • 11/10/2026, 10:58 WIB
Pemprov DKI Usulkan Modal Dasar Bank Jakarta Naik Jadi Rp26 TriliunMetropolitan • 10/10/2026, 19:17 WIB
DNY Skincare Ajak Penyandang Disabilitas Jadi Content CreatorMetropolitan • 08/10/2026, 09:55 WIB
Pontjo Sutowo Titip Pesan Kebangsaan kepada Suyudi, Persatuan Harus Terus DirawatMetropolitan • 02/10/2026, 19:15 WIB
Praktisi Hukum Soroti Penanganan Kasus Yayasan Pasim Sukabumi, Minta Penyidik Jaga ProfesionalismeMetropolitan • 22/09/2026, 18:30 WIB
CPPETINDO dan DMFI Desak RUU Kesejahteraan Hewan Segera DisahkanMetropolitan • 06/09/2026, 18:35 WIB
Kuasa Hukum Natalia Rusli Desak Michelle Wibowo Hadiri Klarifikasi PenyidikMetropolitan • 26/08/2026, 20:30 WIB
Direktur PT Lintas Armada Indonesia Polisikan Pengacara, Diduga Ada Penipuan dan PenggelapanMetropolitan • 14/08/2026, 10:02 WIB
Bank Jakarta Bangun Dua Biodigester di Jakut, Olah 500 Kg Sampah Organik per HariMetropolitan • 11/08/2026, 12:47 WIB
Ombudsman Banten: Kanwil Harus Evaluasi Total Layanan ATR BPN Kabupaten Kota Besutan KementerianMetropolitan • 09/08/2026, 13:47 WIB
Tak Penuhi Panggilan Polisi, Advokat Natalia Rusli: Kasus Michelle Wibowo Tetap BerjalanMetropolitan • 03/08/2026, 20:01 WIB
Sipitak dari Hokian: Kisah Ketulusan dan Kedermawanan Julianto LimansHiburan • 03/08/2026, 19:53 WIB
Sipitak dari Hokian: Kisah Ketulusan dan Kedermawanan Julianto LimansMetropolitan • 30/07/2026, 19:26 WIB
Menyandera Kota: Memelihara Krodit, Buruknya System Pelabuhan Tanjung PriokMetropolitan • 30/06/2026, 11:31 WIB
Dewi Rano Apresiasi Layanan Kurban dan Produk Dharma JayaMetropolitan • 29/05/2026, 18:15 WIB
PWNU DKI Mulai Tinggalkan Pemotongan Kurban Tradisional, Dharma Jaya Jadi Percontohan RPH ModernMetropolitan • 28/05/2026, 19:23 WIB