JAKARTA (Suara Karya): Regulasi layanan pinjaman daring (Pindar) dinilai masih menyisakan celah perlindungan bagi nasabah. Temuan itu disampaikan Dr. Nurul dalam sidang promosi doktor bidang hukum di Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat (21/8/226).
Nurul menyoroti perlunya penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024, terutama terkait batas bunga, klausul kontrak baku, hingga perlindungan data pribadi.
Dalam disertasinya, Nurul menyimpulkan bahwa pengaturan Pindar belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum bagi borrower karena masih terdapat kekaburan norma mengenai batas kewajaran bunga dan biaya, pengawasan yang lebih bersifat reaktif, serta perlindungan yang belum langsung menyentuh kepentingan nasabah.
“Bagian spesifik yang menjadi prioritas adalah penetapan acuan dan standarisasi kontrak baku agar benar-benar melindungi borrower sejak awal,” ujar Nurul.
Menurutnya, penelitian tersebut berangkat dari banyaknya kasus masyarakat yang meminjam Rp1 juta tetapi harus mengembalikan hingga Rp1,6 juta, Rp1,8 juta, bahkan berkali-kali lipat akibat akumulasi bunga dan biaya.
Selain beban pembayaran, ia menyoroti praktik penagihan yang menghubungi keluarga, kerabat, hingga tetangga peminjam sebagai indikasi lemahnya perlindungan data pribadi.
“Kalau peminjam tidak membayar, tahu-tahu kakak, adik, om, bahkan tetangga dihubungi. Itu yang menjadi titik berat penelitian ini,” katanya.
Perkuat Pengawasan Kontrak
Nurul menilai OJK perlu memperluas peran dari sekadar pengawas administratif menjadi pembentuk standar substansi kontrak sebelum digunakan secara massal.
Ia mengusulkan penguatan Pasal 143 hingga Pasal 145 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mulai berlaku pada 27 Desember 2024, dengan menambahkan parameter yang lebih tegas mengenai kewajaran bunga, biaya, serta perlindungan data pribadi.
Dalam rekomendasinya, Nurul mengusulkan lima klausul yang perlu dilarang secara tegas dalam kontrak Pindar, yakni klausul perubahan sepihak oleh penyelenggara, klausul pembebasan tanggung jawab penyelenggara, biaya yang tidak wajar, penggunaan data pribadi yang terlalu luas, serta pembatasan hak nasabah untuk mengajukan pengaduan.
Menurutnya, penyelenggara seharusnya tidak dapat menggunakan kontrak baku yang memuat klausul-klausul tersebut karena berpotensi menciptakan hubungan hukum yang timpang antara pemberi layanan dan peminjam.
Belajar dari Inggris
Dalam penelitian komparatifnya, Nurul menilai Inggris memiliki model perlindungan konsumen yang lebih menitikberatkan pencegahan kerugian sejak awal.
Ia menyoroti dua praktik yang layak diadopsi Indonesia, yakni sistem klasifikasi investor untuk membatasi risiko masyarakat kehilangan seluruh aset akibat utang, serta uji pemahaman sebelum pinjaman diberikan.
“Di Inggris ada tes digital untuk memastikan konsumen benar-benar memahami risiko gagal bayar. Di Indonesia masih sebatas checklist setelah membaca dan menyetujui,” ujarnya.
Revisi Dinilai Mendesak
Nurul mengakui tantangan terbesar adalah proses revisi regulasi yang membutuhkan waktu panjang. Namun, ia berharap hasil disertasinya dapat menjadi rujukan akademik bagi penyempurnaan aturan Pindar di masa mendatang.
Ia menegaskan kepastian hukum tidak cukup hanya memastikan kontrak sah secara formal, tetapi juga harus menghadirkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang berada pada posisi paling lemah.
Secara normatif, POJK Nomor 40 Tahun 2024 diterbitkan untuk memperkuat tata kelola industri Pindar sekaligus meningkatkan perlindungan pengguna melalui pengaturan mengenai transparansi biaya, etika penagihan, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. (Boy)
Berita Terkini
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesraTerkini Ekonomi Lainnya
Pesona By The Sea PIK, Surga Belanja Jenama Lokal Tepi PantaiEkonomi • 22/11/2026, 07:42 WIB
Bank Jakarta Targetkan 50.000 Pelari di International Marathon 2027Ekonomi • 21/11/2026, 23:29 WIB
70 Persen Harga Rokok Masuk Kas Negara, Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga KerjaEkonomi • 19/11/2026, 14:41 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi • 15/10/2026, 17:51 WIB