JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) meluncurkan Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah (APS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), di Jakarta, Senin (30/6/25).
Program tersebut diharapkan membuka harapan baru bagi APS dari jenjang pendidikan kejuruan untuk mandiri dan berdaya saing melalui program PKK dan PKW.
Program terselenggara berkat kolaborasi strategis antara Kemdikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di seluruh Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dalam sambutannya menyatakan, setiap anak berhak mendapat pendidikan bermutu, termasuk mereka yang putus sekolah karena berbagai alasan.
“Langkah itu menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah,” ucapnya.
Program tersebut memberi peluang lebih besar untuk anak putus sekolah, agar dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan.
Abdul Mu’ti menambahkan, program itu sekaligus menjadi cara solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah anak putus sekolah, khususnya dari SMK.
“Program PKK dan PKW merupakan bentuk partisipasi semesta dalam memastikan, pendidikan benar-benar hadir untuk semua,” katanya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfan memberi apresiasi atas inisiatif tersebut. Katanya, kementerian memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Industri pun harus menjadi fokus dalam pelaksanaan program.
“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemdikdasmen, Tatang Muttaqin menjelaskan, kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dan kewirausahaan merupakan bagian dari program vokasional dan praktikal yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“APS dari SMK akan mendapat pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama 1-2 bulan sebagai bekal untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri,” tuturnya.
Sebagai program kolaborasi, lanjut Tatang, program akan digelar di 33 provinsi dan melibatkan 245 LKP. Tak hanya berfokus di kota-kota besar, program itu pun menyasar wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pemerintah daerah bertugas menyiapkan data APS SMK yang kemudian akan diberikan pelatihan kerja maupun wirausaha di LKP-LKP terpilih yang berpengalaman dalam penyelenggara program PKK dan PKW.
LPK itu juga memiliki kerja sama yang kuat dengan mitra DUDI untuk penyerapan lulusan, termasuk UMKM, lembaga permodalan, dan platform digital untuk membantu pemasaran dan pengembangan usaha lulusannya.
“Selesai program, peserta PKK APS SMK akan bekerja maksimal 1 tahun di industri. Peserta akan mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi,” kata Tatang.
Untuk PKW, peserta akan dibimbing membuka usaha lewat bantuan modal usaha. Dana tersebut untuk membeli bahan baku dan lainnya.
Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Purwanto dalam kesempatan yang sama menyambut baik kolaborasi dalam penanganan APS. Karena, tingginya angka APS masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia.
“Pelaksanaan PKK dan PKW di berbagai LKP harus melihat potensi lokal, sehingga lulusan bisa terserap di dunia kerja dan merintis usaha berkelanjutan,” kata Purwanto.
Di sisi lain, Pimpinan LKP Dwi Tunggal, Sulaeha mengatakan, saat ini ada 14 anak putus sekolah dari SMK yang dilatih di lembaganya. Para peserta merupakan APS dari wilayah Subang, Jawa Barat.
“Mereka rata-rata putus sekolah karena faktor ekonomi, malas sekolah, atau karena kenakalan remaja. Meski demikian, mereka sangat antusias dengan program ini,” ujar Sulaeha.
LKP Dwi Tunggal yang berada di Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat inj akan melatih anak putus sekolah melalui keterampilan tata busana.
Salah satu peserta, Nabila Aditya berharap program ini bisa mengubah hidupnya. Pasca putus sekolah dari SMK Riyadhul Jannah, Subang, Nabila terpaksa menjadi buruh serabutan karena susahnya mencari pekerjaan untuk menghidupi nenek dan kedua adiknya.
“Program ini seperti melanjutkan mimpi saya. Saya dulu lulusan SMK Tata Busana, tapi tidak pernah ikut praktikum karena tidak ada biaya. Lewar program ini, saya berharap bisa menjadi penjahit seperti mimpi saya dulu,” kata Nabila yang putus sekolah pada 2023 lalu. (Tri Wahyuni)