JAKARTA (Suara Karya): Di tengah polemik mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang memicu banyak mahasiswa mengundurkan diri, Universitas Terbuka (UT) justru menawarkan solusi berbeda.
Dengan biaya kuliah mulai sekitar Rp1,3 juta per semester untuk sistem paket, ¹dan skema pembayaran per SKS mulai Rp36 ribu, UT menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat.
Rektor Universitas Terbuka, Prof Ali Muktiyanto mengatakan, persoalan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Menurutnya, masih terdapat sekitar 1,2 hingga 1,3 juta lulusan SMA/sederajat setiap tahun yang belum tertampung di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai anak-anak yang cerdas dan bertalenta kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan ekonomi,” ujar Ali usai Seminar Wisuda UT Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah I di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Senin (29/6/26).
Ali menanggapi mencuatnya kabar puluhan ribu mahasiswa yang mengundurkan diri dari sejumlah perguruan tinggi akibat berbagai persoalan, mulai dari ketidaksesuaian program studi hingga tingginya biaya UKT.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dikaji secara menyeluruh bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus melihat datanya satu per satu. Penyebabnya apa, lalu solusi yang paling tepat seperti apa. Jangan sampai anak-anak yang sebenarnya mampu secara akademik, gagal kuliah hanya karena faktor ekonomi,” katanya.
Berbeda dengan perguruan tinggi konvensional, UT menerapkan sistem pendidikan terbuka yang lebih fleksibel. Mahasiswa tidak dinyatakan mengundurkan diri ketika belum melakukan registrasi, melainkan dapat menunda perkuliahan hingga kondisi mereka memungkinkan.
“Kalau di UT tidak ada istilah mengundurkan diri karena terlambat registrasi. Mereka bisa menunda semester depan, tahun depan, bahkan beberapa tahun kemudian. Sistem kami fleksibel,” jelasnya.
Ali menyebut, sekitar 80 persen calon mahasiswa yang telah melakukan admisi langsung melakukan registrasi, sedangkan sisanya memilih menunda kuliah karena berbagai alasan, terutama faktor ekonomi maupun kesibukan bekerja.
Ia juga mengungkapkan, UT mengalokasikan sekitar 20 ribu kuota beasiswa setiap tahun untuk membantu mahasiswa dari berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ali menegaskan, inovasi merupakan identitas sekaligus kekuatan utama Universitas Terbuka. “Inovasi adalah napas UT. Kalau UT berhenti berinovasi, maka UT juga berhenti berkembang,” tegasnya.
Salah satu inovasi terbaru yang telah diterapkan ialah sistem ujian online berbasis ponsel, yang memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dari rumah kapan saja, selama periode ujian berlangsung.
Sistem tersebut dilengkapi teknologi pengawasan berbasis kamera dan kecerdasan buatan (AI) yang mampu mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran akademik secara otomatis.
Menurut Ali, pemanfaatan teknologi tersebut menjadi bagian dari transformasi pembelajaran jarak jauh agar semakin efektif, efisien, sekaligus menjaga integritas akademik.
Sebelumnya, UT menggelar Seminar Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah I bertema ‘Mencetak Generasi yang Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia’ yang diikuti sekitar 1.800 calon wisudawan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof Ojat Darojat mengajak lulusan UT menjadikan inovasi sebagai bekal menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat.
Seminar juga menjadi momentum penguatan jejaring kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara UT dan Universitas Syiah Kuala untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr Ramzi Adriman mengatakan, kerja sama kedua perguruan tinggi akan diperluas pada bidang peningkatan tata kelola, penelitian bersama, inovasi, serta berbagai program strategis yang mendukung pembangunan nasional.
Selain itu, UT juga memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Malang melalui kerja sama pengembangan layanan pendidikan tinggi dan pelayanan mahasiswa di Mal Pelayanan Publik Kota Malang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang, Dr Suparno, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 29 ribu mahasiswa UT yang dilayani oleh kantor UT Malang.
Kerja sama tersebut diharapkan semakin memudahkan pelayanan administrasi mahasiswa, termasuk bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang menempuh studi di Universitas Terbuka.
Melalui biaya kuliah yang relatif terjangkau, sistem pembelajaran yang fleksibel, serta inovasi digital yang terus dikembangkan, UT menegaskan posisinya sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan tingginya biaya kuliah di Indonesia. (Tri Wahyuni)