JAKARTA (Suara Karya): Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat kini menggunakan dua pendekatan, yaitu sisi pemerintah daerah (supply side) dan sisi masyarakat (demand side).
“Diharapkan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otsus ini menjadi tepat sasaran,” kata Ketua Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu dalam acara sosialisasi Program USAID Kolaborasi, di Jakarta, Senin (31/7/21).
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus, pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Frasina Kaaf, dan dua tokoh penggerak warga yaitu Selviana Indira Wopari dan Erina Kartori.
Sekadar informasi, USAID Kolaborasi adalah program bersama Kementerian Bappenas dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Program yang akan berlangsung selama 2022-2027 itu diimplementasikan oleh Yayasan Kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) dan mitra, yaitu Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
USAID Kolaborasi juga mencakup kegiatan Multi Stakeholders Forum (MSF), pembentukan (Sustainable Development Goals) SDG’s Center dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Papua, selain menggelar forum diskusi bersama dengan komunitas lokal dan media.
Caroline Tupamahu mengatakan, sejumlah perubahan dalam regulasi dan skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode kedua ini berbeda.
Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Guna meningkatkan kemampuan pemda dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun 2 modul pembelajaran. Bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat, kami memberi pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN),” ujar Caroline.
Diharapkan, lanjut perempuan yang akrab dipanggil Oline, Pemda dan masyarakat paham soal peraturan Otsus yang baru, yaitu
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021.
“Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041,” ujarnya.
Hal senada dikemukakan Fransina Kaaf. Sebagai pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi ini, Fransina juga melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya agar dapat membuat perencanaan yang baik, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Selama mengikuti program, saya dapat merasakan manfaat pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan ASN tentang pengelolaan dana Otsus,” kata Fransina.
Ia memandang, peran masyarakat dalam pembangunan daerah menjadi hal yang penting. Karena itu, USAID Kolaborasi mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan dilakukan mulai dari tokoh-tokoh penggerak, yang dilanjutkan edukasi warga melalui kegiatan suara dan aksi warga.
Salah satu tokoh penggerak warga, Selviana Indira menuturkan, Program USAID Kolaborasi memberi dampak baik kepada masyarakat, terutama OAP, guna memahami hak mereka terkait dana Otsus.
Warga juga berkesempatan untuk memberi penilaian kepada program Otsus kedua yang telah bergulir selama 1 tahun. Selain melakukan dialog 2 arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah.
“Warga dan pemerintah daerah bisa langsung menerapkan solusi praktis atas permasalahan yang ada,” tuturnya.
Kegiatan edukasi itu menjangkau sebanyak 1.088 masyarakat dan melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator.
“Saya terpilih menjadi tokoh penggerak di kampung mewakili kaum perempuan dan anak muda. Setelah ikut policy bootcamp, saya mendapat kesempatan untuk mewakili kampung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” kata Indira.
Sementara itu, Direktur Nasional WVI, Angelina Theodora menyampaikan, Wahana Visi Indonesia merupakan organisasi yang fokus pada anak memberi apresiasi atas dukungan USAID dalam program USAID Kolaborasi.
“Kami harap pengelolaan dana otsus yang tepat sasaran akan menyejahterakan anak-anak di seluruh Papua,” kata Angelina menandaskan. (Tri Wahyuni)