JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.
PKPU itu menjadi perdebatan hangat di publik, karena pada bagian ketiga PKPU tentang Persyaratan Bakal Calon di ayat 7 huruf H mengatakan bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif adalah mereka yang bukan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema ‘PKPU Larang Eks Terpidana Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?’ mengatakan, isu PKPU yang melarang pencalonan mantan narapidana itu sudah lama menjadi perdebatan. Bahkan diawali ketika Komisi II DPR RI melakukan rapat konsultasi bersama pemerintah, Bawaslu, dan KPU.
“Ketika itu memang terjadi perdebatan panjang yang terkait dengan mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam Pileg. Hampir seluruh fraksi menyatakan keberatan terhadap PKPU itu. Karena PKPU itu sendiri harus membuat satu peraturan sebagai penterjemahan daripada Undang-Undang yang telah diundangkan,” jelas Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).
Fiman menyampaikan, dalam UU yang ada tidak mengatur norma-norma yang terkait dengan masalah pelarangan terhadap hak-hak warga negara.
“Prinsip dasar dari Komisi II ketika itu adalah aturan hukum harus dikedepankan, karena negara kita adalah negara hukum. Sementara KPU sendiri mengedepankan asas moralitas, oleh karenanya tidak ada titik temu dalam permasalahan ini,” imbuhnya.
Berbicara tentang moralitas, lanjut Firman, semangat dari seluruh partai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sama, dan harus menjadi prioritas utama.
“Namun ketika berbicara mengenai ranah hukum, kemudian ada ketentuan perundang-undangan yang ditabrak, maka kita bertahan. Sebab DPR adalah lembaga pembuat undang-undang. Akan menjadi preseden buruk apabila DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, namun menabrak undang-undang,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Dikatakannya, mengenai hak seorang warga negara telah diatur dalam konstitusi. Yang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan adalah warga negara Indonesia, dan yang berhak dipilih dan memilih juga adalah warga negara Indonesia.
“Kalau ada ketentuan lain yang menyebutkan bahwa warga negara yang telah menjadi tersangka tindak pidana kasus apapun, termasuk korupsi, ketika telah melaksanakan hukumannya, maka ia dianggap telah membayar (hukumannya). Tidak ada lembaga manapun yang dapat memberikan hukuman tambahan. Kecuali hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, secara mekanisme aturan hukum, persoalan ini (seharusnya) sudah clear. DPR menawarkan usulan agar dibuat aturan-aturan lain, tetapi yang tidak bertentangan dengan UU. Salah satunya yang diusulkan adalah agar KPU membuat surat resmi yang berisi imbauan kepada partai-partai politik, dan meminta agar partai politik tidak mencalonkan kembali bagi mantan narapidana.
“Ketika surat tersebut telah diberikan kepada parpol dan parpol tersebut tetap mencalonkannya, maka diberikan hak kepada KPU untuk membuat pengumuman baik di media elektronik atau media cetak. Tetapi KPU tetap berpegang pada pendiriannya. Padahal Mahkamah Konstitusi sendiri telah membatalkan tentang ketentuan pelarangan tersebut,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara lainnya dalam Diskusi Forum Legislasi tersebut yakni Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (PDI-Perjuangan), Bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Waode Nurhayati, serta Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. (Sugandi)
Berita Terkini
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra
UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses PendidikanKesra
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi
Indonesia Tuan Rumah Konferensi AAAH di Bali, Bahas Penguatan SDM KesehatanKesra
Kolaborasi Collective Studios, Galleri5, dan KEK Singhasari Kembangkan Cerita Indonesia untuk Pasar GlobalKesra
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomiTerkini Politik Lainnya
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik • 20/10/2026, 12:23 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik • 10/10/2026, 10:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik • 09/10/2026, 17:56 WIB
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik • 02/10/2026, 13:53 WIB
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitik • 30/09/2026, 17:50 WIB
PRI Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Rapimnas Jadi Agenda Konsolidasi BerikutnyaPolitik • 28/09/2026, 09:16 WIB
Farah Savira Pimpin Golkar Jakarta Selatan, Terpilih AklamasiPolitik • 30/08/2026, 14:14 WIB
Ketum SOKSI Misbakhun Apresiasi Fokusmaker Bangun Sistem Konsolidasi Kuat Anak Muda Partai GolkarPolitik • 24/08/2026, 08:42 WIB
Pesta Rakyat Swadaya Jadi Bukti Nyata Refleksi Cinta Negeri dari Tanah Banten.Nusantara • 17/08/2026, 15:27 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Mengatasnamakan AMPI adalah IlegalPolitik • 31/07/2026, 11:04 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi • 31/07/2026, 00:16 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga: Segera Percepat Munas AMPIPolitik • 29/07/2026, 17:55 WIB
Ketum DPP GMNI Tegaskan Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI adalah Kebutuhan OrganisasiPolitik • 28/07/2026, 12:04 WIB
Sekjen AMPI Arief Rosyid Tekankan Pentingnya Geopolitik ASEAN dalam Silaturahmi AMPI-Majlis Belia MalaysiaPolitik • 26/07/2026, 09:41 WIB
AMPI: Revitalisasi Pengurus Perkuat Konsolidasi OrganisasiPolitik • 25/07/2026, 15:56 WIB
Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPIPolitik • 24/07/2026, 14:09 WIB
Ikuti Arahan Ketum Bahlil Soal Transformasi Kantor Golkar Jadi Rumah Aspirasi, AMPI Rayakan HUT Ke-48Politik • 28/06/2026, 18:46 WIB
KPPG Gelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Bahas Strategi Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di LegislatifPolitik • 27/06/2026, 11:56 WIB
Idul Adha 1447 H: DPP AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi di JakartaPolitik • 27/05/2026, 21:29 WIB