Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Trending:
Suara Karya

DPR Nilai, Larangan Nyaleg Mantan Koruptor, Tabrak Ketentuan UU

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

PKPU itu menjadi perdebatan hangat di publik, karena pada bagian ketiga PKPU tentang Persyaratan Bakal Calon di ayat 7 huruf H mengatakan bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif adalah mereka yang bukan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema ‘PKPU Larang Eks Terpidana Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?’ mengatakan, isu PKPU yang melarang pencalonan mantan narapidana itu sudah lama menjadi perdebatan. Bahkan diawali ketika Komisi II DPR RI melakukan rapat konsultasi bersama pemerintah, Bawaslu, dan KPU.

“Ketika itu memang terjadi perdebatan panjang yang terkait dengan mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam Pileg. Hampir seluruh fraksi menyatakan keberatan terhadap PKPU itu. Karena PKPU itu sendiri harus membuat satu peraturan sebagai penterjemahan daripada Undang-Undang yang telah diundangkan,” jelas Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).

Fiman menyampaikan, dalam UU yang ada tidak mengatur norma-norma yang terkait dengan masalah pelarangan terhadap hak-hak warga negara.

“Prinsip dasar dari Komisi II ketika itu adalah aturan hukum harus dikedepankan, karena negara kita adalah negara hukum. Sementara KPU sendiri mengedepankan asas moralitas, oleh karenanya tidak ada titik temu dalam permasalahan ini,” imbuhnya.

Berbicara tentang moralitas, lanjut Firman, semangat dari seluruh partai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sama, dan harus menjadi prioritas utama.

“Namun ketika berbicara mengenai ranah hukum, kemudian ada ketentuan perundang-undangan yang ditabrak, maka kita bertahan. Sebab DPR adalah lembaga pembuat undang-undang. Akan menjadi preseden buruk apabila DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, namun menabrak undang-undang,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Dikatakannya, mengenai hak seorang warga negara telah diatur dalam konstitusi. Yang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan adalah warga negara Indonesia, dan yang berhak dipilih dan memilih juga adalah warga negara Indonesia.

“Kalau ada ketentuan lain yang menyebutkan bahwa warga negara yang telah menjadi tersangka tindak pidana kasus apapun, termasuk korupsi, ketika telah melaksanakan hukumannya, maka ia dianggap telah membayar (hukumannya). Tidak ada lembaga manapun yang dapat memberikan hukuman tambahan. Kecuali hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, secara mekanisme aturan hukum, persoalan ini (seharusnya) sudah clear. DPR menawarkan usulan agar dibuat aturan-aturan lain, tetapi yang tidak bertentangan dengan UU. Salah satunya yang diusulkan adalah agar KPU membuat surat resmi yang berisi imbauan kepada partai-partai politik, dan meminta agar partai politik tidak mencalonkan kembali bagi mantan narapidana.

“Ketika surat tersebut telah diberikan kepada parpol dan parpol tersebut tetap mencalonkannya, maka diberikan hak kepada KPU untuk membuat pengumuman baik di media elektronik atau media cetak. Tetapi KPU tetap berpegang pada pendiriannya. Padahal Mahkamah Konstitusi sendiri telah membatalkan tentang ketentuan pelarangan tersebut,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara lainnya dalam Diskusi Forum Legislasi tersebut yakni Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (PDI-Perjuangan), Bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Waode Nurhayati, serta Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. (Sugandi)

Lihat Politik selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Spektakuler, TVRI Siarkan Piala Dunia U – 17 Sebanyak 104 PertandinganOlahraga • 16/11/2026, 19:01 WIBKemdikdasmen Buka Jalan bagi Anak Putus Sekolah, Lulusan Paket C Bisa Masuk PTNKesra • 16/11/2026, 18:54 WIBMenolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIBCek Harga Sewa Apartemen di PIK 2, Mulai Rp 2,9 Jutaan SebulanMetropolitan • 16/11/2026, 14:02 WIBO2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara UmumKesra • 15/11/2026, 20:58 WIBPeringati HKN ke-62, Kemenkes Gelar Jalan Sehat Serentak di 132 TitikKesra • 15/11/2026, 20:56 WIBMiliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda TransformasiKesra • 14/11/2026, 19:51 WIBKharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMAKesra • 14/11/2026, 19:48 WIBDari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal SederhanaKesra • 14/11/2026, 19:45 WIBSatu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIBLPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIBPanduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan SerangMetropolitan • 13/11/2026, 14:08 WIBKeren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 12/11/2026, 21:37 WIBCegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMRKesra • 12/11/2026, 20:46 WIBGarudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’Kesra • 12/11/2026, 20:44 WIBTernyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIBIP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality FamiliarizationKesra • 12/11/2026, 13:16 WIBLindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak DiniKesra • 11/11/2026, 22:10 WIBGandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur HidupKesra • 11/11/2026, 22:06 WIBKepala BPJPH Kunjungi Sekolah Rakyat, Motivasi Siswa Raih Cita-CitaKesra • 11/11/2026, 16:10 WIBDari Mancanegara untuk Ranah Minang, TIGO-M Pulang Basamo Bangun KampungKesra • 11/11/2026, 16:04 WIBAgung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIBIBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIBLLDikti Wilayah III dan PTS Jakarta Panen Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 11/11/2026, 12:55 WIBTKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 PersenKesra • 10/11/2026, 19:36 WIB60 Inovasi Kesehatan Masuk Sandbox, Kemenkes Perketat Pengawasan AI dan TelemedisinKesra • 10/11/2026, 19:33 WIBMenolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIBMengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIBMenag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra • 09/11/2026, 18:17 WIB

Berita Terkait