JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.
PKPU itu menjadi perdebatan hangat di publik, karena pada bagian ketiga PKPU tentang Persyaratan Bakal Calon di ayat 7 huruf H mengatakan bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif adalah mereka yang bukan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema ‘PKPU Larang Eks Terpidana Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?’ mengatakan, isu PKPU yang melarang pencalonan mantan narapidana itu sudah lama menjadi perdebatan. Bahkan diawali ketika Komisi II DPR RI melakukan rapat konsultasi bersama pemerintah, Bawaslu, dan KPU.
“Ketika itu memang terjadi perdebatan panjang yang terkait dengan mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam Pileg. Hampir seluruh fraksi menyatakan keberatan terhadap PKPU itu. Karena PKPU itu sendiri harus membuat satu peraturan sebagai penterjemahan daripada Undang-Undang yang telah diundangkan,” jelas Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).
Fiman menyampaikan, dalam UU yang ada tidak mengatur norma-norma yang terkait dengan masalah pelarangan terhadap hak-hak warga negara.
“Prinsip dasar dari Komisi II ketika itu adalah aturan hukum harus dikedepankan, karena negara kita adalah negara hukum. Sementara KPU sendiri mengedepankan asas moralitas, oleh karenanya tidak ada titik temu dalam permasalahan ini,” imbuhnya.
Berbicara tentang moralitas, lanjut Firman, semangat dari seluruh partai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sama, dan harus menjadi prioritas utama.
“Namun ketika berbicara mengenai ranah hukum, kemudian ada ketentuan perundang-undangan yang ditabrak, maka kita bertahan. Sebab DPR adalah lembaga pembuat undang-undang. Akan menjadi preseden buruk apabila DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, namun menabrak undang-undang,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Dikatakannya, mengenai hak seorang warga negara telah diatur dalam konstitusi. Yang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan adalah warga negara Indonesia, dan yang berhak dipilih dan memilih juga adalah warga negara Indonesia.
“Kalau ada ketentuan lain yang menyebutkan bahwa warga negara yang telah menjadi tersangka tindak pidana kasus apapun, termasuk korupsi, ketika telah melaksanakan hukumannya, maka ia dianggap telah membayar (hukumannya). Tidak ada lembaga manapun yang dapat memberikan hukuman tambahan. Kecuali hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, secara mekanisme aturan hukum, persoalan ini (seharusnya) sudah clear. DPR menawarkan usulan agar dibuat aturan-aturan lain, tetapi yang tidak bertentangan dengan UU. Salah satunya yang diusulkan adalah agar KPU membuat surat resmi yang berisi imbauan kepada partai-partai politik, dan meminta agar partai politik tidak mencalonkan kembali bagi mantan narapidana.
“Ketika surat tersebut telah diberikan kepada parpol dan parpol tersebut tetap mencalonkannya, maka diberikan hak kepada KPU untuk membuat pengumuman baik di media elektronik atau media cetak. Tetapi KPU tetap berpegang pada pendiriannya. Padahal Mahkamah Konstitusi sendiri telah membatalkan tentang ketentuan pelarangan tersebut,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara lainnya dalam Diskusi Forum Legislasi tersebut yakni Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (PDI-Perjuangan), Bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Waode Nurhayati, serta Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis. (Sugandi)
Pilihan Untukmu
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitikTerkini Lainnya
Spektakuler, TVRI Siarkan Piala Dunia U – 17 Sebanyak 104 PertandinganOlahraga • 16/11/2026, 19:01 WIB
Kemdikdasmen Buka Jalan bagi Anak Putus Sekolah, Lulusan Paket C Bisa Masuk PTNKesra • 16/11/2026, 18:54 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Cek Harga Sewa Apartemen di PIK 2, Mulai Rp 2,9 Jutaan SebulanMetropolitan • 16/11/2026, 14:02 WIB
O2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara UmumKesra • 15/11/2026, 20:58 WIB
Peringati HKN ke-62, Kemenkes Gelar Jalan Sehat Serentak di 132 TitikKesra • 15/11/2026, 20:56 WIB
Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda TransformasiKesra • 14/11/2026, 19:51 WIB
Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMAKesra • 14/11/2026, 19:48 WIB
Dari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal SederhanaKesra • 14/11/2026, 19:45 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Panduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan SerangMetropolitan • 13/11/2026, 14:08 WIB
Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 12/11/2026, 21:37 WIB
Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMRKesra • 12/11/2026, 20:46 WIB
Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’Kesra • 12/11/2026, 20:44 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality FamiliarizationKesra • 12/11/2026, 13:16 WIB
Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak DiniKesra • 11/11/2026, 22:10 WIB
Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur HidupKesra • 11/11/2026, 22:06 WIB
Kepala BPJPH Kunjungi Sekolah Rakyat, Motivasi Siswa Raih Cita-CitaKesra • 11/11/2026, 16:10 WIB
Dari Mancanegara untuk Ranah Minang, TIGO-M Pulang Basamo Bangun KampungKesra • 11/11/2026, 16:04 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
LLDikti Wilayah III dan PTS Jakarta Panen Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 11/11/2026, 12:55 WIB
TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 PersenKesra • 10/11/2026, 19:36 WIB
60 Inovasi Kesehatan Masuk Sandbox, Kemenkes Perketat Pengawasan AI dan TelemedisinKesra • 10/11/2026, 19:33 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra • 09/11/2026, 18:17 WIB