JAKARTA (Suara Karya): Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Jakarta International Halal Market (JIHM) 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (19/7/26).
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian IMT-GT Regional Halal Forum 2026 itu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional, regional, dan internasional dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
Hadir dalam acara perwakilan negara anggota Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), perwakilan kedutaan besar negara anggota, atase perdagangan, serta para pemangku kepentingan sektor halal dari dalam dan luar negeri.
Dalam kegiatan itu, komitmen menuju implementasi kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026 ditegaskan melalui deklarasi bersama berupa penandatanganan banner dukungan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) halal dari dalam dan luar negeri.
Penandatanganan dilakukan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, kemudian dilanjutkan oleh delegasi IMT-GT dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta perwakilan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Auditor Halal, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
Deklarasi bersama tersebut mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dan lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, mendorong harmonisasi ekosistem halal, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di tingkat regional maupun global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan penguatan kolaborasi, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional, merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan sektor produk halal sebagai kekuatan ekonomi bersama.
Menurut pria yang akrab disapa Babe Haikal, sinergi antarpemerintah, pelaku usaha, lembaga halal, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar ekosistem halal tumbuh semakin inklusif, terintegrasi, dan berdaya saing global.
“Kolaborasi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi besar produk halal. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga halal, masyarakat, dan mitra internasional, kita tak hanya menyukseskan implementasi wajib sertifikasi halal Oktober 2026, tetapi juga menjadikan sektor halal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses pasar produk halal kita di dunia,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan implementasi kewajiban sertifikasi halal, BPJPH juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penyerahan tersebut menjadi wujud nyata komitmen BPJPH dalam memperluas implementasi Jaminan Produk Halal di berbagai sektor.
“Hingga saat ini, sekitar 10.000 SPPG telah bersertifikat halal sebagai bagian dari upaya guna memastikan layanan penyediaan pangan memenuhi standar Jaminan Produk Halal,” kata Haikal.
Gelaran JIHM 2026 menghadirkan tenant produk halal unggulan dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain juga hadir beberapa tenant UMK Indonesia untuk promosi produk halal unggulannya kepada masyarakat dan para delegasi internasional.
Kehadiran para tenant tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar, memperkuat jejaring bisnis halal, sekaligus menunjukkan kesiapan produk halal Indonesia bersaing di pasar regional maupun global.
Melalui JIHM 2026, BPJPH berharap kolaborasi yang terbangun dalam Forum IMT-GT dapat semakin memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong implementasi kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Tri Wahyuni)